Kepala Dinas PUPR Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Pangabean, ST, M.Sc menyatakan 5 hal yang perlu dilakukan usai pelaksanaan rakor ini adalah pertama pentingnya menyamakan persepsi antar dinas BPR di tingkat provinsi dan
Pj Sekda Provinsi Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep menyatakan semua kegiatan yang dilakukan saat ini yang berkaitan dengan infrastruktur harus dilakukan koordinasi, ini penting sebab apabila pemprov ingin mereb
Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Tunggul Wijaya Panggabean mengakui jika untuk pelelangan pekerjaan fisik untuk tahun ini masih dalam proses dan kemungkinan minggu depan baru dimulai karena Dana Tambahan Infrastruktur (D
Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek,SPd.MM kepada awak media mengatakan bahwa, tugas pokok KONI adalah membantu pemerintah daerah untuk kebijakan nasional pada pengedalian, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi induk o
“Dan saya menyampaikan mohon maaf kalo perkataan saya menyinggung perasaan saudara saya dari pegunungan. Saya mohon maaf dan kita sudah melakukan tanda tangan pernyataan,” sambungnya. Walikota menjelaskan bahwa ucapannya
Kepala BPS Provinsi Papua Pegunugan Arther Ludwig Pamiasa menyatakan selaku lembaga yang tugasnya melakukan survei dan pendataan lapangan melihat ada pengaruh dari situasi dan kondisi keamanan beberapa waktu terakhir.
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC), Jhon Tabo, SE, M.BA menyatakanuntuk seleksi sekda pihaknya sudah menyurat ke Kemendagri, sehingga dalam waktu dekat dirjen akan datang untuk melakukan seleksi terhadap putra terbaik da
Ia menjelaskan bahwa wilayah Distrik Anggruk memiliki akses transportasi yang sangat terbatas, terutama dari pusat Kabupaten Yahukimo, sehingga sulit untuk menjamin keamanan guru yang bertugas di wilayah-wilayah rawan. M
Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, membenarkan insiden tersebut dan menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi hampir bersamaan dengan penyerangan terhadap anggota TNI dari Kodim 1715/Yahukimo, Serka
Direktur Jendral Pemeriksa Keuangan Negara VI BPK RI. Dr. Laode Nusriadi, S.E, M.Si, Ak, menyatakan pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sebab Badan Pemeri
