Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC)Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan sebagai DOB yang baru pemerintah sudah bisa mengimplementasikan udang -undang dan peraturan pemerintah tentang sistem barcode, ini diberlakukan untuk mene
Disini juga terungkap bahwa persoalan yang kerap menimbulkan masalah khususnya wilayah Yahukimo adalah terkait SK Kepala Kampung yang sedang berproses hukum termasuk dana desa. Soal SK dikatakan ada dua versi.
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan dari BPJN Papua Pegunungan sudah melaporkan kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan jika ditahun depan jalan tersebut sudah selesai dikerjakan karena
Wakil Ketua III DPRK Merauke Dominikus Cambu menjelaskan, pada tanggal 6 November 2025 masyarakat di Kampung Nakias dan Salamepe melakukan pemalangan terhadap jalan agar PT Johnlin tidak melakukan aktivitas pembongkaran
Maam Taplo diketahui masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan surat DPO Nomor: DPO/22/X/2021/Dit Reskrimum serta Laporan Polisi Nomor LP/17/IX/2021/Papua/Res Peg Bintang terkait aksi kekerasan terhadap tenag
Memteng 226 orang dengan anggaran 1.922.130.000, Yalimo 300 orang dengan anggaran Rp 2.551.500.000, Pegubin 257 orang dengan anggaran 2.185.785.000, Yahukimo 741 orang dengan anggaran Rp 6.302.205.000m, sementara untuk N
Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A mengakui jika pihaknya mengharapkan kepada Inspektur dari 8 kabupaten untuk sama -sama mengikuti arahan dan pelatihan ini dan memanfaatkan waktu ini dengan baik karena Inspe
Asisten II Setda Provinsi Papua Pegunungan Elay Giban mengaku jika Sebagaimana diketahui bersama, Provinsi Papua Pegunungan dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2022, dengan kedudukan ibu kota Provinsi di Wa
Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan, Agus Filma menyatakan mulai dari hari ini pihaknya sudah mulai melakukan pembukaan kegiatan yang telah direncanakan bertepatan dengan hari kesadaran nasional dengan melakukan ape
Gubernur Papua Pegunungan Dr. Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan bantuan yang diserahkan saat ini merupakan berkat yang telah dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dan telah disetujui oleh DPRP Papua Pegunu
