Ketua TP PKK Provinsi Papua Pegunungan Ny Yuliana Kobak SE, MM menyatakan selamat atas dilantiknya ketua TP PKK Kabupaten dan juga sebagai ketua pembina ketua posyandu, hari ini secara resmi secara resmi 8 ibu -ibu dari
Wakil Ketua II DPRP Papua Peggunungan Terius Yigibalom,, SH, menekankan kepada masyarakat untuk tenang, berada di setiap kabupaten, distrik, dan kampung untuk melaksanakan aktifitas seperti biasa dan tak usah lagi untuk
Menurutnya, kedatangan perwakilan Kemenag Papua untuk meminta rekomendasi, dan itu sudah diberikankepada mereka, sebab apabila DPRP menyetujui maka kantor kemenag yang ada akan menjadi kantor wilayah di Papua Pegunungan,
Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula saat personel TNI dari Satgas 641/BRU sedang melakukan pergerakan dari arah Wamena menuju Kur
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Yuliana Kobak, Pahabol S.E., M.M menyatakan kunjungan ini menjadi wujud nyata kepedulian TP PKK terhadap pemulihan pasca bencana dan penguatan layanan posy
Ketua Tim Komisi II DPR RI Giri Ramanda N Kiemas, SE. MM menyatkan, pembangunan yang ingin dicapai saat ini bagaimana pembangunan kantor Gubernur, Kantor DPRP dan Kantor MRP Papua Pegunungan bisa cepat dibangun dan disel
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) Jhon Tabo, SE, MBA menyatakan saat ini semua bisa menyaksikan bahwa masyarakat Papua Pegunungan ingin untuk maju untuk keluar dari kemiskinan dan kebodohan, sebab hasil dari DOB Provinsi
Komnas HAM mengungkapkan bahwa penyerangan terhadap para guru dan tenaga kesehatan dilakukan oleh Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) wilayah Yahukimo. Berdasarkan investigasi di lapangan, peristiwa tersebut dipicu oleh tudu
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) Jhon Tabo, SE, MBA menyatakan proses pematangan lahan untuk pembangunan baru dilakukan 4 hari, namun sudah setengah dari lahan tersebut telah terbentuk, namun proses ini akan berjalan se
Wakil Mentri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MSi menyatakan sesuai dengan amanat undang -undang nomor 14.15.16 dan 21 tentang pembentukan DOB yang dimekarkan dari Provinsi Papua induk dimana ada Provinsi Papua Pegun