"Inti dari arahan presiden adalah pentingnya swasembada pangan lokal, sehingga langkah utama yang akan kita lakukan adalah menginstruksikan kepada kabupaten/kota maupun instansi terkait untuk sama-sama mewujudkan program dari presiden tersebut,” kata Ramses kepada wartawan.
Setelah paparan, Ketua Tim Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyatakan bahwa pada prinsipnya Komisi IV mendukung penuh pencetakan sawah baru di Merauke. Hanya saja, lanjutnya, bahwa fakta menunjukan sejak zaman orde baru Pak Harto sampai terakhir zaman Jokowi, Merauke sebagai lumbung pangan nasional gagal.
Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kota Jayapura, Jean Hendrik Rollo menjelaskan untuk lokasi lahan tanam padi sawah masih tetap dilakukan di wilayah Koya Timur dan Koya Barat. Sementara untuk lokasi pengembangan padi ladang akan difokuskan di daerah Skouw.
Chalid mengatakan papua memang tengah bermasalah dengan ketahanan pangan dan sumber daya alam, akan tetapi persoalan ini baiknya tidak mengorbankan banyak hal terutama perusalan lingkungan sebab itu akan berdampak pada kehidupan masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama.
Pertama, kebijakan PSN Merauke diterbitkan tanpa ada kesepakatan luas masyarakat berdasarkan prinsip free prior informed consent (FPIC) yakni persetujuan masyarakat berdasarkan informasi sejak awal proyek dan tanpa ada paksaan, manipulasi dan rayuan melainkan secara sadar dan bebas. Kedua, kebijakan dan proyek PSN Merauke diterbitkan tanpa disertai kajian sosial dan lingkungan hidup yang memadai serta melibatkan masyarakat adat terdampak langsung dan tidak langsung.
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Selatan Jujuk Rianto ditemui media ini terkait dengan Program Strategis Nasional yang dicanangkan Pemerintah Pusat dan saat ini sudah dimulai dengan membuka jalan dan lahan sekitar 2.000 hektar di Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke mengungkapkan bahwa tentu PSN dari pemerintah pusat didukung.
Dalam pengarahannya, Dansatgas BKO Ketahanan Pangan Kementan RI Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, Provinsi Papua Selatan khususnya Kabupaten Merauke memiliki potensi yang besar dalam sektor Pertanian. Untuk memaksimalkan potensi tersebut dibutuhkan kerjasama yang solid antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.
Ramses mengaku setiap hari, instansi terkait melaporkan ketersediaan stok dan harga barang di pasar. Dengan begitu, pemerintah bisa mengambil kebijakan jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga.
Dia mengatakan, jika wacana itu nantinya benar-benar dilaksanakan, tentunya di Kota Jayapura sangat banyak tenaga-tenaga kerja terutama anak-anak muda yang siap bekerja. Apalagi saat ini masih banyak lulusan baru terutama anak-anak SMK Jurusan Pertanian ataupun jurusan lainnya yang belum mendapatkan pekerjaan yang bisa mendukung program tersebut.
Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan, S.E, MM, yang ikut dalam rombingan tersebut mengatakan dalam momen tersebut, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyapa para petani dan masyarakat Papua, sekaligus meninjau lokasi lahan Food Estate.
