Menanggapi situasi ini, Pj. Bupati Jayapura Samuel Siriwa menjelaskan untuk SD yang masih dipalang perlu ada pembahasan bersama di para-para adat antara pihak keluarga pemilik tanah, dan pemerintah untuk membahas permasalahan tersebut.
"Sebenarnya dampak dari pemalangan tersebut adalah masyarakat, dan permasalahan pemalangan ini adalah masalah internal antara pihak adat dan pemilik sertifikat tanah, tetapi justru berimbas pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat, " katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (6/1) kemarin.
Dia menegaskan jika tidak ada titik terang yang ditemui oleh pihak tersebut maka Pemkot Jayapura akan mengambil langkah hukum berupa pembongkaran paksa dengan melibatkan aparat keamanan dan kepada pihak yang merasa memiliki lahan tersebut supaya bisa menempuh jalur hukum.
Evert menjelaskan duduk perkara persoalan pemalangan TPU Buper waena itu. Bahwa saat ini tidak ada hubunganya lagi dengan masyarakat atau pelaku pemalangan. Karena Pemkot sudah memiliki sertifikat resmi pemilik lahan itu. Kemudian mengenai sejarah pembelian aset tanah itu diperoleh dari pemilik bersertifikat perseorangan.
Malah jika diawal hanya ditutup oleh material, kini ditutup menggunakan cor semen dan batu. Alhasil dari penutupan ini ada puluhan jenasah yang harus dialihkan lokasi pemakamannya. Jika sehari bisa 3 hingga 4 jenasah yang dimakamkan maka dengan waktu 13 hari setidaknya ada puluhan jenasah yang terpaksa ditolak dimakamkan di lokasi yang sudah diberi pemerintah Kota Jayapura itu.
 Menurut Ondoafi Kampung Waibron Bano, Cristian Done, pemalangan tidak dilakukan untuk uang Natal, melainkan untuk meminta perhatian serius dari Pemerintah agar melakukan pengukuran jalan dan membayarkan hasil pengukuran tanah.
Tresia menjelaskan pemalangan itu berawal sekira pukul 14.00 WIT puluhan orang datang dengan menggunakan mobil blakos putih. Setiba di TKP rombongan ini langsung membentangkan sebuah sepanduk berukuran sedang. Tidak lama berselang datang satu unit truk berwana biru datang bawa timbunan kemudian dibuang tepat di pintu masuk TPU Muslim dan TPU Kristen.
Dengan dibukanya palang tersebut, maka akses keluar masuk di rumah sakit Abepura kembali berjalan normal pelayanan pun berjalan seperti biasanya. "Kami harap kedepannya tidak ada lagi aksi palang memalang, karena tanah rumah sakit ini milik Pemda," ungkapnya.
 Sejumlah tuntutan dituangkan dalam sebuah spanduk yang menutupi areal pintu masuk rumah sakit. Tuntutan ini masih seputaran pelunasan lahan rumah sakit yang tak kunjung diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua.
Pemalangan dilakukan dengan menaruh pohon bambu dan daun kelapa muda yang selama ini digunakan sebagai salah satu bahan dalam simbol adat Marind di Merauke. Namun pemalangan ini tidka berlangsung lama, karena Kapolsek Kurik dan jajarannya langsung turun ke tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan pendekatan dan negosiasi dengan masyarakat.  Â
