Kepala Kanwil DJP Papabrama, Dudi Efendi Karnawidjaya, menjelaskan bahwa Piagam Wajib Pajak yang diatur melalui PER-13/PJ/2025 menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Negara berhak memungut pajak, namun wajib m
Ia menegaskan, pelayanan pajak harus berjalan sesuai aturan, bebas dari pungutan liar, serta tidak menghambat proses dengan alasan apa pun. “Tidak boleh ada pungutan tidak resmi, tidak boleh memperlambat pelayanan, dan t
Abisai Rollo menegaskan, pentingnya peran pajak daerah dalam pembangunan di Kota Jayapura. “Pajak yang dibayarkan oleh para wajib pajak akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layan
“Pajak yang dibayarkan wajib pajak akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan fasilitas umum,” ujar walikota usai kegiatan.
Menurutnya, pembayaran berbasis digital bukan hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga mampu menekan potensi kebocoran yang selama ini menjadi persoalan klasik dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Kepala Bidang (Kabid) PBB-P2, Hendrikus Setitit mengatakan posko yang dibuka ini rencananya akan dioperasikan mulai hari ini, Senin, 8 - 11 September 2025.
Ia menerangkan bahwa dibukanya posko ini karena adanya program
Diakuinya bahwa pembebasan denda dan diskon pokok tunggakan pajak ini juga mendorong meningkatnya penerimaan PKB. Sebelum pembebasan denda atau periode bulan Januari – April 2025 rata-rata penerimaan PKB per bulan sebesa
Johannes menyebutkan, kebijakan ini berlaku selama momentum HUT kemerdekaan RI dan HUT Kabupaten Mimika ke-29 tahun. Dengan berlakunya kebijakan ini, kerlambatan maupun tunggakan pajak yang semestinya dikenakan denda kin
Kepala Bapenda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, mengungkapkan bahwa khusus pajak restoran, dari target sebesar Rp 34.940.113.989, realisasi penerimaan hingga triwulan II baru mencapai Rp 16.743.474.715 atau sekitar 47,92%
Plt Kepala Bapenda Papua, Yosefina Fransina Way mengatakan, capaian ini merupakan hasil dari berbagai upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Termasuk melalui program Bebas Denda dan Diskon Pokok Pajak Ken
