Menurut Ridwan, kontribusi pendapatan terbesar berasal dari pendapatan transfer sebesar Rp 2,44 triliun atau 65,48%, selanjutnya kontribusi PAD sebesar 20,65% atau Rp 770,91 miliar dan dan Lain-lain Pendapatan yang sah dengan kontribusi 13,87% atau Rp 517,86 miliar.
Hegemur mengatakan setelah mendengar dan memperhatikan secara cermat dan sungguh-sungguh Pendapat Dewan yang terhormat melalui Laporan Gabungan Komisi dan Laporan Pendapat Badan Anggaran terhadap Raperdasi tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2023, maka ada beberapa hal yang menurut dia penting dan prioritas untuk semuanya.
Direktur umum PT AMJ, Dr. Entis Sutisna mengatakan,setiap tahun perusahaan daerah tersebut selalu diberikan target untuk Pendapatan asli daerah (PAD) terutama Pemerintah Kota Jayapura yang menjadi salah satu pemilik saham dari perusahaan itu.
Berkali-kali miras dilarang beredar tapi masih saja ditemukan ada masyarakat yang mendapatkan miras dengan begitu mudah. Ada yang ditangkap, diproses tapi tetap saja miras dapat mudah ditemui, dan terus ada.
“Ini merupakan asset Pemprov dan kalau diatur baik maka PAD nya bisa lebih dimaksimalkan. Selama ini sudah ada tapi kan kecil jadi perlu dikelola lebih baik,” kata Boy di ruang kerjanya belum lama ini.
Terkait hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura Parson Horota mengatakan, dibangunnya Hotel Tabita Sentani, Kabupaten Jayapura adalah untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Jayapura bisa memperoleh PAD, dimana Hotel Tabita bisa dikelola pihak ketiga atau investor dan Pemkab mendapatkan pemasukan dari sana.
Pantai Hamadi yang kini menjadi ikon wisata di Kota Jayapura, namun retribusi dari tempat wisata sangat minim. Dinas Pariwisata sebagai instansi teknis diminta lebih serius untuk menggali potensi PAD di kawasan wisata. (foto: Karel/Cepos)
Capaian ini kata dia, terdiri dari 4 komponen, antara lain Pajak Daerah, Rp. 215.079.089.233. Kemudian Retribusi Daerah Rp.32.774.464.104, ditambah hasil Pengelolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 6.610.329.780 dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 6.248.206.260.
Terkait ini Sekretaris DPR Papua, Dr Juliana Waromi mengungkapkan pentingnya memaksimalkan potensi asset yang dimiliki Pemprov untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut bahwa untuk DPR Papua sendiri ada dua asset yang bisa digunakan. Pertama mes DPRP dan kedua lahan parkir belakang gedung baru yang cukup luas.
Alotnya rapat dengar pendapat (RDP) di ruang sidang DPRD Biak Numfor bersama Plt Sekda Biak, Asisten I dan II Setda, dan Pimpinan OPD, bersama anggota DPRD Biak Numfor. Wakil Ketua I DPRD Biak Adrianus Mambobo, memimpin jalannya rapat dengar pendapat.
