Pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung berpendapat bahwa aksi yang melibatkan massa dalam jumlah besar dan dilakukan secara masif sulit berjalan tanpa ada pihak yang membekingi. Pihak di balik layar inilah yang perlu diusut.
Meski demikian aksi demo ini dipastikan tidak hanya dilakukan di Jayapura tetapi di sejumlah kabupaten jika melihat masifnya informasi aksi serupa di media sosial. Isunya sendiri berkaitan dengan penolakan Daerah Otonom Baru (DOB) dan menolak Otsus Jilid II yang sudah berjalan saat ini.
Dikutip dari kantor berita Antara, Rifqi menjelaskan, Komisi II DPR masih menunggu Surat Presiden (Surpres) terkait kementerian/lembaga mana yang ditugasi Presiden untuk ikut membahas ketiga RUU tersebut.
Sebelumnya, sebanyak 355 mahasiswa penerima beasiswa yang tengah menempuh pendidikan di universitas yang tersebar di lima negara yakni Jepang, Kanada, Selandia Baru, Australi dan Amerika Serikat terhambat pembayaran beasiswanya lantaran dana otonomi khusus (Otsus) yang tak kunjung dicairkan pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua.
Melalui rilis MRP yang d terima Cendrawasih Pos, Kamis, (21/4), Ketua MRP Timotius Murib mengatakan pertemuan-pertemuan itu dimaksudkan untuk menyuarakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat orang asli Papua sesuai tugas dan kewenangan MRP.
"Itu adalah berkat dari Tuhan bahwa pemerintah memberikan pemekaran Papua. Ini semata-mata untuk kemajuan masyarakat Papua. Supaya semua berjalan dengan baik, dan Masyarakat sejahtera,"katanya, Rabu (20/4).
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua MRP Timotius Murib didampingi oleh Wakil Ketua MRP Yoel Luiz Mulait beserta staff, Staff Khusus MRP Onias Wenda dan Andi Andreas Goo, Joram Wambrauw, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Saat menerima delegasi pimpinan MRP, Suharso didampingi oleh Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani.
Pro kontra pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua dianggap menjadi hal yang lumrah terjadi. Namun perlu diingat dan disikapi secara positif bahwa hal tersebut adalah salah satu rencana Tuhan untuk Tanah Papua.
Jhon Gobai mengatakan pada tanggal 14 April 2022 ia bersama Tokoh Masyarakat Intan Jaya, Bartol Mirip, bertemu Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doly Kurniawan, Anggota DPR RI Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun dan Kapoksi FPAN di Komisi II menyampaikan persoalan Intan Jaya.
