OTSUS

Petrus Wakerkwa yang menjabat sebagai Sekda Lanny Jaya, dilantikan sebagai Penjabat Bupati Lanny Jaya guna mengisi kekosongan jabatan kepala daerah di Kabupaten Lanny Jaya pasca berakhirnya masa tugas bupati dan wakil bupati Lanny Jaya periode 2017-2022 pada tanggal 22 Mei 2022 lalu.

Terkait pelantikan tersebut, Namia Gwijangge mengaku keputusan yang luar biasa dari Presiden dan Mendagri yang menunjuk dirinya menjadi Penjabat Bupati Nduga.

Selain mengambil sumpah/janji dan melantik lima penjabat kepala daerah, Mendagri Tito Karnavian juga mengambil sumpah/janji dan melantikan Calvin Mansenbra, SE., MBA., sebagai Wakil Bupati Biak Numfor sisa masa jabatan periode 2019-2022.

 Meskipun dalam perjalanannya penuh dengan perjuangan, bahkan terjadi perbedaan persepsi di antara masyarakat Papua itu sendiri.  Tapi itu merupakan sebuah proses menuju Papua lebih baik lagi ke depan. Bahkan ibaratnya Papua hari ini seperti raksasa yang sedang tidur.

   "Kehadiran kami di Papua selama 4 hari adalah menindaklanjuti kunjungan kita dari bapak Dirjen  kami untuk lokasi penjualan masyarakat Papua seperti pasar mama - mama Papua dan Taman Budaya Expo waena," katanya.

  "Dalam rapat hari ini ada dua agenda yang disampaikan, oleh kami pimpinan kepada anggota pokja diantaranya terkait dengan advokasi yang dilakukan majelis rakyat Papua selama di Jakarta,"kata Timotius Murib kepada awak media, di Kantor MRP, Jumat (20/5).

Dikatakan, pembentukan DOB Papua  dinilai akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga bisa menjadi solusi percepatan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

‘’Kita harus banyak belajar ke sana. Apakah hancur atau tidak. Nyatanya mereka maju. Banyak kemajuan setelah pemekaran. Bahkan, setelah  pemekaran itu,  tentu Papua Barat tidak mau lagi kalau mereka digabung kembali satu provinsi dengan Papua,’’kata Uskup  Petrus Canisius  Mandagi, kepada wartawan, Sabtu (21/5). 

 Melalui rilisnya yang diterima Cenderawasih Pos, Sabtu (21/5), Koalisi menilai pertemuan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada 20 Mei 2022 justru menyiratkan partisipasi yang jauh dari bermakna, bahkan cenderung manipulatif. 

Legislator asal Papua ini menyebutkan, Surpres tersebut diberikan ke DPR pasca disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna, Selasa (12/4) lalu. Adanya Surpres tersebut, Presiden RI menugaskan kementerian/lembaga terkait sebagai perwakilan pemerintah untuk membahas bersama dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR yang ditugaskan dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.