Dalam menjalankan program pembelajaran bahasa Inggris ini, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika bekerja sama dengan sebuah lembaga sebagai pihak ketiga. Mereka akan mengajar di 3 Sekolah Dasar (SD).
“Untuk Panitia Pemilihan (Panpil) sudah terbentuk, sedangkan Panselnya kita sedang menunggu keputusan Panpil di pusat. Dimungkinkan setelah datang baru mereka bisa melakukan tahapan,” kata Musa Isir kepada Cenderawasih Pos,
“Kita menyamakan persepsi, karena baik Pemprov maupun BP3OKP tujuannya bagaimana Papua itu maju. Sehingga perlu adanya sinkronisasi apa yang telah dilakukan Pemprov dan apa yang bisa diskresi untuk tujuan bersama,” kata Ramses
Pertama komitment terhadap pelaksanaan UU No.2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus). Berkaitan dengan UU Otsus banyak hal yang menjadi penting dipikirkan pemimpin yang akan datang, beberapa diantaranya seperti hak proporsional OAP untuk segala kebijakan.
‘’Kalau keputusan untuk pembentukan Panpil kabupaten itu sudah ada. Tapi untuk keputusan pembentukan Panpil provinsi yang sampai sekarang belum ada,’’ kata Natalis Netep. Karena keputusan terkait pembentukan Panpil tersebut belum turun sehingga pihaknya belum membentuk Panpil apalagi Pansel.
Pada pagu ini Kabupaten Supiori dijelaskan Aldy, dari penyaluran tahap I dan Tahap II totalnya sudah mencapai Rp.73.687.670.250,- sehingga untuk realisasi hingga pertanggal 28 Agustus 2024 totalnya adalah Rp.36.958.132.974,- . “Jadi secara total presentase total realisasi anggaran untuk Otsus 50,16%,” ungkap Aldy.
Ia mengatakan dari usulan tersebut, MRP terlebih dahulu akan melakukan klarifikasi keaslian atau faktual terhadap dokumen keaslian orang asli Papua (OAP) dari para calon kepala daerah nantinya. Kemudian kata Izak, dilanjutkan dengan pasal 20 ayat (2), juga diatur dalam Perdasi dan Perdasus.
arapan kita hingga akhir tahun ini, tidak ada OPD dan distrik mengalami Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) seperti tahun sebelumnya. Karena jika ada OPD dan distrik mengalami Silpa apakah dana Otsus atau DAK, ini akan berdampak pada tahun berikutnya.
“Kami mendorong ekonomi dan pendapatan masyarakat melalu8 dana Otsus, dengan membeli hasil bumi dari mereka. Ini kami lakukan untuk mendorong masyarakat menanam dengan baik, selanjutnya dari dinas membeli hasil bumi mereka. Dengan demikian mereka bisa mendapatkan pendapatan dan dengan pendapatan yang baik, mereka bisa biayai sekolah anaknya,” tegas Karlos Murib .
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Merauke Salvianus Laiyan mengakuihal tersebut. Salvianus Laiyan mengaku banyaknya guru yang ditarik masuk ke dalam jabatan struktural dikarenakan pihaknya mengami kekurangan tenaga struktural untuk mengisi sejumlah jabatan di OPD pasca terbentuknya Provinsi Papua Selatan.
