OTSUS

Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, SH, MH menegaskan, alokasi anggaran Otsus yang termasuk dalam APBD tahun 2023 senilai Rp 1,8 triliun, untuk pendidikan dan kesehatan mendapatkan porsi 50 persen.

Penjabat Gubernur Papua Selatan Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT mengungkapkan, untuk  mendesain Logo Pemerintah Provinsi Papua Selatan, maka akan segera dilakukan  sayembara melalui panitia yang akan dibentuk.  

Pemerintah Provinsi Papua Selatan (PPS)  diminta segera memperjelas status pegawai yang pindah atau mutasi dari kabupaten ke Pemerintah PPS.  ‘’Kita  minta kepada Pemerintah PPS agar status dari pegawai yang pindah dari kabupaten ini segera diperjelas  sebagai pegawai provinsi.

Menyikapi dinamika pemerintahan di Kabupaten Mimika setelah Bupati Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Johannes Rettob sedang diperhadapkan pada permasalahan hukum, Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk memerintahkan Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte untuk tetap mengendalikan situasi pemerintahan.

Dialog ini dinilai penting dalam rangka memberikan catatan, masukan dan pendapat terkait optimalisasi UU Otsus untuk kemajuan pembangunan di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Biak Numfor.

Hingga kini keuangan pemerintah Provinsi Papua masih berkutat dengan anggaran yang bermasalah. DPR Papua juga ikut merasakan ini dan menganggap bahwa tidak bisa jika pemerintah Provinsi Papua menyelesaikan sendiri mengingat kebijakan diputus dari pemerintah pusat.

Legislator asal Papua ini menyampaikan bahwa masyarakat Papua wajib ikut serta dalam proses pengawasan dana Otsus sehingga tidak disalahgunakan oleh oknum pejabat di Papua.

Sejumlah orang tua siswa dari pelajar program Otonomi Khusus (Otsus) mendatangi Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun, Senin (20/2). Kedatangan para orang tua tersebut untuk mempertanyakan keterlambatan pembayaran beasiswa sebanyak 3800 anak yang menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri.

Alhasil provinsi induk, Papua kelimpungan untuk menjawabb beban anggaran yang ditanggung. Terkait ini pemerintah provinsi baik  eksekutif maupun legislative mengagendakan akan langsung menemui presiden untuk menjelaskan persoalan dasar yang diyakini bisa menjadi masalah jika tak disikapi.

‘’Untuk APBD kita tahun 2023, sementara ini dalam evaluasi oleh Kemendagri. ’Karena di Kemendagri itu antri. Kita berharap secepatnya kita mendapat giliran,’’ kata Pj Gubernur Papua Selatan Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, kepada wartawan menjawab pertanyaan media ini, Kamis (9/2).