"Sentuhan pembangunan selama 20 tahun otonomi khusus yang lalu, kelemahannya keberpihakan dan pemberdayaan orang Papua, dalam berbagai bidang. Salah satu kelemahan selama 20 tahun yang lalu karena tidak memiliki database tentang orang asli Papua yang sesungguhnya," kata Frans Pekey, Rabu (15/11).
Dia menjelaskan pengurangan alokasi dana otonomi khusus bagi Pemkot Jayapura itu, disebabkan karena adanya Silpa dari penyerapan anggaran dana otsus sebelumnya yang tidak maksimal.
Menurut Robby, sesuai hasil monitoring meja yang dilakukan oleh Bappeda dan monitoring yang dilakukan pihaknya bersama Pj Wali Kota Jayapura, di lapangan masih banyak pekerjaan fisik yang belum tuntas dikerjakan.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura melalui Sekretaris Kesbangpol Papua Daniel Yaroseray mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah dalam Pemilu 2024 nanti akan diberikan kewenangan kepada kabupaten/kota untuk mengisi kursi DPRK. Kewenangan untuk lembaga adat karena ada kekhususan, sehingga nanti akan ada seleksi dan penetapan kursi legislatif untuk DPRK Jayapura dalam Pemilu 2024.
Kepada wartawan seusai memberikan arahan, bupati Romanus Mbaraka mengungkapkan bahwa pertemuan yang dilakukan ini dalam rangka evaluasi dana Otsus secara berjenjang sekaligus untuk giat dari dari dana Otsus Papua yang akan diterima tahun 2024.
Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia John Wempi Wetipo mengapresiasi kebijakan pejabat Walikota Jayapura, Dr Frans Pekey, yang sudah menjadi inisiator terlaksananya kegiatan tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM. Dimana BTM sapaan Ketua Bapilu DPD PDIP Papua itu menyampaikan segenap keluarga besar PDI Perjuangan di seluruh Indonesia, terlebih khusus di Provinsi Papua, menyambut baik dan siap memenangkan pasangan Ganjar-Mafud di Provinsi Papua.
“Bapak Gubernur menyerahkan bantuan dari dana Otsus 2023 berupa tiga unit motor tempel, tiga paket budi daya pengembangan rumput laut (di Amtomoy, Sarawandoro dan Ambai). Kemudian bibit rumput laut melalui sistem kultur jaringan yang ditempatkan di kebun bibit Sarwandori,” terang Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Iman Djuniawal, Jumat (20/10).
Focus Group Discussion (FGD) ini melibatkan anggota DPRD Kota Jayapura sendiri, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Kota Jayapura, serta praktisi hukum, maupun klompok organisasi yang ada di Kota Jayapura.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Desy Yanti Wanggai meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di Pemkot Jayapura supaya menggenjot penyerapan dana Otsus tahun 2023.
