Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa penunjukan Penjabat gubernur merupakan kewenangan presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dengan masa jabatan paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya,
Adapun Penjabat yang dilantik dan pensiun antara lain, Terrianus Ayomo sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura, jabatan baru sebagai, Kepala Dinas Perkebu
‘’Kita laksanakan di daerah, terutama kita pemerintah provinsi adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi sebagai ujung tombak pemerintah pusat di daerah, kita siap untuk mengimplementasikan dan laksanakan semua kebij
Adapun penekanan Gubernur Ramses adalah meminta Suzana selaku Komandan ASN untuk membuat orkestra pemerintahan yang baik dan benar. “Harus satu napas, jangan napasnya Pj Gubernur, Pj Sekda dan para Kepala OPD berbeda yan
 Bukannya saja ASN yang berkerja di OPD yang ada di Pemkot Jayapura, tetapi situasi ini juga terjadi di pegawai yang berkerja di kantor distrik dan kelurahan di Kota Jayapura. Ini ditemukan saat Wakil Wali Kota Jayapura
  Menurut Abisai Rollo bahwa ini semua masih dalam tahap perencanaan, namun semua akan dikaji lebih lenjut. Pihaknya juga akan membentuk tim pengkajian yang nantinya di komandoi oleh Wakil Wali Kota.
  Kata Abisai Rollo, total ada 48 Kementerian saat ini dan penambahan itu terjadi karena ada pemecahan sejumlah Kementrian. Dengan melihat penambahan Kementrian tersebut maka pihaknya mencoba untuk memekarkan OPD di Pem
Seperti diketahui, disiplin ASN kini tengah menjadi sorotan Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Wakilnya, Emanuel Kemong. Hal ini pun menjadi konsen kedua mantan ASN tersebut karena banyaknya ASN di Mimika yang dinilai k
Ketua DPRK Jayawijaya Lucky Wuka menyatakan sejak kemarin anggota DPRK Jayawijaya telah melakukan pertemuan bersama pemerintah daerah dan seluruh OPD yang ada dan melakukan pembagian program dan kegiatan yang akan dilaku
Wakil Gubernur (Wagub) Papua Selatan, Paskalis Imadawa menekankan kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemerintah provinsi Papua Selatan agar secara kooperatif dalam memberikan pelaporan kepada
