“Saya pikir inilah yang sudah kita lakukan di lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dimana kami BPKAD, Inspektorat dan OPD terkait, sudah melakukan langkah-langkah secara formal untuk menertibkan semua aset yang dimiliki oleh Pemda,” kata Kapisa kepada Cenderawasih Pos, Senin (18/2).
“Selama hampir satu tahun, kita telah menjalani perjalanan bersama, bekerja sama membangun Biak Numfor. Dalam minggu terakhir kepemimpinan saya di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin. Saya juga memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama saya bertugas,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Petrus mempertanyakan alasan mengapa LAKIP dan LPPD di Disnakertrans Kabupaten Mimika terlambat. Petrus menyebut, hal ini pun sebelumnya menjadi atensi Pj Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilitin.
Menurut Evert, saat ini Walikota terpilih Abisai Rollo dan Wakilnya Rustan Saru sudah berada di Jakarta untuk melakukan berbagai persiapan menjelang pelantikan. "Dalam surat edaran pelantikan, kepala daerah harus berada di Jakarta empat hari sebelum pelantikan dilakukan," ungkapnya.
“Saya usulkan tiga nama, jika kemudian disetujui barulah ditentukan siapa yang terbaik di antara mereka. Artinya, kandidat yang diusulkan sudah memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan tersebut,” ujarnya.
Kepada Cenderawasih Pos, Lusyana mengatakan bahwa, masyarakat pemilik hak Ulayat tersebut melakukan pemalangan itu sebagai bentuk kekesalan dan kekecewaan mereka terhadap Pemkot Jayapura yang selama ini tidak pernah mendengarkan apa yang mereka inginkan.
“Sedang kami ada hitung mudah-mudahan sudah clear, kami sedang hitung rasionalisasi yang sesuai dengan amanat dari pusat, infrastruktur sekian persen pasti hilang, dana seperti DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik pasti hilang,” terang Petrus.
Pj Bupati juga menekankan bahwa hasil audit ini akan menjadi tolak ukur tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Ia berharap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang telah dicapai empat kali berturut-turut, dapat terus dipertahankan sebagai bukti pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, MSi menyatakan dalam konteks memantapkan proses manajemen ASN di Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Pemerintah daerah bersama jajaran pimpinan OPD melakukan audiensi pertemuan dengan Sekretaris Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).
Menurutnya, sejumlah kendala administrasi dan teknis menjadi faktor utama belum tercapainya target MCP tahun ini. Contohnya, belum tuntasnya progres administratif di sejumlah OPD dan kurangnya dokumentasi pendukung dalam pelaporan.
