‘’Saya akan mewajibkan seluruh pimpinan OPD untuk mewajibkan seluruh ASN dan honorer yang ada di setiap OPD yang dipimpinnya untuk melakukan VCT,’’ kata bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze kepada wartawan menjawab pertany
Rustan Saru menyampaikan bahwa Bimtek ini perlu dilakukan karena setiap daerah khususnya di Pemkot Jayapura harus melakukan penataan tatap kelola Aset yang baik juga teratur, baik aset yang bergerak maupun tidak bergerak
Rustan Saru dalam kesempatannya menjelaskan, disiplin imi masih menjadi PR besar bagi ASN Pemkot Jayapura. "Dari laporan pimpinan OPD tadi bisa kita lihat ternyata masih banyak ASN yang tidak disiplin," ujar Rustan Saru
"Semua OPD wajib memasukan perencanaan program kerjanya pada APBD Perubahan ditahun ini, agar tahun depan kita tinggal melakukan pekerjaan fisik, tanpa harus menyusun perencanaan lagi, dengan begitu pekerjaan lebih optim
Banyak organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika kabarnya belum menyampaikan rencana kerja untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2025.
Ada dua hal yang dibahas dalam rapat tersebut, yaitu optimalisasi realisasi anggaran dan penataan organisasi. Ia menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran di seluruh OPD untuk mendukung program-program priorita
‘’Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan mendapatkan alokasi 196 orang,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi P
Minimnya lapangan kerja atau lowongan kerja (Loker) saat ini tidak sebanding dengan jumlah Pencaker. "Kondisi ini merupakan salah satu PR besar bagi pemerintah daerah dan semua pihak yang ada, karena jumlah lapangan kerj
Film Nyanyi Sunyi dalam Rantang merupakan kampanye yang dijalankan Stranas PK lewat road show ke daerah-daerah. Film ini merupakan karya sutradara kondang, Garin Nugroho dan dimainkan Della Dartyan sebagai pemeran utama.
Wabup Kemong mengatakan, terkait temuan BPK bahwa perjalanan dinas kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika kembali meningkat. Hal ini menuai sorotan karena telah bertentangan dengan Instruksi Presiden (Inpres)
