Acara tersebut juga dihadiri Sekda yalimo Dr. Isak Yando.M.Si, Kapolres Yalimo, Dandim 1702 jayawijaya, sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab yalimo serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Dengan rincian realisasi kata Jeri, untuk belanja operasinal sebesar 81,07 persen. Dengan realisasi fisik 41,12 (untuk kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan serta kegiatan kegiatan yang bersifat non fisik).
Triwarno minta setiap pimpinan OPD harus bisa membuat sebuah inovasi dalam bekerja. Setiap OPD tidak boleh malas tahu dan bekerja secara monoton. Tentunya dengan membuat sebuah inovasi, maka OPD tersebut akan lebih maju dan berkembang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat tentu akan puas mendapatkan pelayanan dari OPD tersebut.
"Saat ini sudah masuk pada minggu ke-4 di bulan Oktober, artinya anggaran kita di tahun 2023, sedikit lagi akan berakhir, sehingga program dan kegiatan yang sudah dicapai oleh masing-masing organisasi perangkat daerah, Minggu lalu kita sudah laksanakan monitoring meja triwulan ketiga. Terima kasih kepada OPD-OPD yang sudah mencapai target penyerapannya. Baik realisasi fisik maupun realisasi keuangan yang lebih dari 75 persen," kata Widy Hartanti, Rabu (15/10).
Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, melalui kegiatan itu, pihak-pihak terkait berkomunikasi dan berdiskusi, dalam rangka untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Sekda mengungkapkan, penyerapan anggaran jika bisa dilakukan dengan baik sesuai target, tentu menandakan bahwa OPD bisa bekerja dengan baik. Namun jika tidak bisa mencapai target, tentu perlu dipertanyakan kendala apa yang dihadapi, sehingga menjadi perhatian pimpinan daerah dengan memberikan solusi.
Kepada wartawan seusai memberikan arahan, bupati Romanus Mbaraka mengungkapkan bahwa pertemuan yang dilakukan ini dalam rangka evaluasi dana Otsus secara berjenjang sekaligus untuk giat dari dari dana Otsus Papua yang akan diterima tahun 2024.
Pasalnya, sampai saat ini pengelolaan aset Pemkab Jayapura belum maksimal. Seperti di Dinas PUPR dalam penyewaan alat berat, Dinas Pariwisata dalam mengelola obyek wisata, Bapenda dalam mengelola retribusi parkir dan lain sebagainya.
Hal itu disampaikan Ridwan pada kegiatan bimbingan teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), serta monitoring dan evaluasi penyerapan APBD Tahun Anggaran 2023, di Kantor Gubernur Papua, Senin (23/10)
‘’Kita akan segera membentuk kembali Badan Pendapatan Daerah di Boven Digoel agar pajak dan retribusi lebih efektif lagi,’’ kata Bupati Hengki Yaluwo di Merauke, seusai penutupan pembahasan APBD Perubahan 2023 di Merauke, Jumat (20/10/2023).
