Plt Kepala Bapperinda Provinsi Papua Pegunungan Marthen Kogoya, SH, M.AP menyatakan karena provinsi Papua Pegunungan baru terbentuk dua tahun dan pemerintahan definitif juga baru saja terbentuk ditahun ini sehingga saat
“Dokumen ini memuat konsep pembangunan berkelanjutan yang diharapkan mampu meminimalkan potensi permasalahan lingkungan, ekonomi, dan sosial di masa mendatang,” kata Suzana kepada wartawan.
Inovasi ini berupa lampu peringatan khusus yang dipasang di titik rawan kecelakaan guna meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan para pengendara. Sebagai langkah awal, satu unit L-WARN FOR DS telah dipasang di Kasukwe, K
Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika, Feika Rande Ratu, selaku penanggung jawab kegiatan mengatakan, di hari pertama ada 4 OPD yang mengikuti pemeriksaan.
Ketua Komisi I DPRK Merauke Mario Rey Maturbongs dimintai tanggapanmya terkait dengan penghentian sementara gaji yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke atas permintaan dari setia
“Ini kami lagi coba ubah, tatakan setengah mati, karena begitu banyak pejabat yang pangkatnya tidak memenuhi syarat, tetapi menduduki jabatan sesuai dengan jabatannya,” paparnya di hadapan ribuan ASN.
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH menyatakan dari agenda itu saat ini pemerintah melakukan pengecekan kepada OPD yang terlibat langsung, dimana khusus untuk FBLB dari dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaporkan bahw
Menurut Agus, Papua kaya akan ekonomi hijau dan biru, hanya saja belum dikelola maksimal, untuk itu semua jajaran dari provinsi, kabupaten dan kota melihat potensi-potensi yang ada di wilayah setempat, sehingga nantinya
Ketua Pansus TLHP DPR Papua, Jansen Monim, menjelaskan bahwa rapat kerja ini digelar guna memanggil sembilan OPD terkait untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai tindak lanjut serta rekomendasi atas temuan BP
Kegiatan tersebut mengusung tema “Akselerasi pelaksanaan Quick Win Kemendukbangga untuk mewujudkan generasi emas Papua 2045”. Bertujuan untuk menyelaraskan program pembangunan keluarga dan kependudukan dari tingkat pusat
