“Pj Walikota pada saat penyerahan DPA APBD Perubahan menekankan, bahwa Diskominfo harus ambil alih sebagai leading sector penerapan digitalisasi di lingkungan Pemkot Jayapura," kata Kepala Dinas Kominfo Kota Jayapura, Binton Nainggolan, Rabu (11/10).
‘’Dua bulan merupakan waktu paling efektif bagi OPD dalam menjalankan semua program kerja di tahun ini,’’ungkapnya saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Keerom, Senin (9/10).
" Kehadiran di Apel pagi ini menurun baik Pimpinan OPD, Esalon-esalon maupun pegawai. Kami tekankan kinerja dan pelayanan kerja harus maksimal, " tegas Pj. Gubernur Papua Tengah dalam Apel bersama, Senin (9/10).
Monitoring dan evaluasi ini kata Bupati Omaleng, dilakukan untuk mengetahui progres kegiatan di setiap OPD dan kendala yang dihadapi sehingga ada kegiatan yang belum maksimal.
“Hal ini penting untuk memastikan kendaraan tersebut diberikan kepada pihak yang memang berhak dan sesuai aturan yang berlaku. Sebab kita tidak bisa distribusi seperti bagi kacang goreng. Harus diverifikasi datanya, yaitu verifikasi nama dan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima,” kata Danny kepada wartawan, Selasa (9/10).
Selama ini, setiap tahun dilakukan evaluasi dan selama itu pula OPD terkait selalu menyebut kalimat terjadi kebocoran. Hanya anehnya parkiran liar terus marak dengan berbagai tarif yang berbeda – beda. Untuk wilayah Entrop yang bisa dibilang paling banyak juru parkir (Jukir).
Masalah anak jalanan (Anjal) yang sering konsumsi lem Aibon maupun orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang sering ditemukan di Kota Sentani, menjadi perhatian serius Pemkab Jayapura melalui OPD terkait yakni Dinas Sosial dan Dinas Pembersihan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) maupun Dinas Kesehatan. Hal ini dikatakan Sekda Kabupaten Jayapura Hana S.Hikoyabi, di Sentani (9/10)kemarin.
Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey, dalam sebuah kesempatan, Jumat (6/10) meminta kepada semua organisasi perangkat daerah di Kota Jayapura supaya benar-benar memaksimalkan waktu yang ada untuk menggenjot penyerapan APBD di masing-masing organisasi perangkat daerah terutama terkait dengan pelaksanaan program-program baik fisik maupun belanja.
Ia menyebut bahwa regulasi yang sudah disahkan diantaranya terkait Perlindungan dan Pemanfaatan Danau di Papua, regulasi terkait Pangan Lokal, regulasi menyangkut Nelayan di Papua, regulasi terkait Masyarakat Adat, Pertambangan Rakyat hingga Penanganan Konflik Sosial.
