‘’Kedepan anak-anak asli Papua, harus siap bersaing. Tapi mau tidak mau harus ada kebijakan yang berpihak kepada orang asli Papua. Nah, kebijakan ini harus dikawal dari awal. Bukan sesudah Pemilu selesia baru kita melakukan protes, melakukan ini dan itu. Tapi harus dari awal diatur,’’ kata Romanus Mbaraka yang juga sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Papua Selatan itu.
Sejumlah spanduk yang berisi aspirasi dibawa dan dibentangkan dalam aksi tersebut, diantaranya kembalikan hak politik kami OAP, OAP stop jual harga diri OAP, DKPP Ketua, Komisioner Bawaslu di 4 kabupaten Papua Selatan, Partai Politik harus prioritaskan OAP dan sebagainya.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua Dr. Najamuddin Gani, SH., M. Si. Dekan FH, menyampaikan hal mendasar minimnya OAP lolos menjadi anggota legislatif, terjadi karena berbagai faktor.
“RSUD Jayapura sementara belum bisa melayani pasien Otsus Port Numbay hingga ada kesepakatan atau komitmen pembayaran tunggakan sekitar 5 bulan dari Dinkes Kota kepada rumah sakit,” ucap Aloysius.
Sejumlah spanduk yang berisi aspirasi dibawa dan dibentangkan dalam aksi tersebut, diantaranya kembalikan hak politik kami OAP, OAP stop jual harga diri OAP, DKPP Ketua, Komisioner Bawaslu di 4 kabupaten Papua Selatan, Partai Politik harus prioritaskan OAP dan sebagainya.
Setiap momen akan dilibatkan pelaku UMKM asli Papua masing-masing 10 pelaku usaha. Tujuannya, untuk membuka pasar bagi pelaku-pelaku UMKM khusus OAP yang ada di Kabupaten Merauke, sehingga diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan UMKM OAP tersebut.
Kelima anggota MRP tersebut yaitu ketua Pokja Adat, Raimond May sebagai ketua tim, Benny Sweny dari Pokja Agama, Olivia Pikindu dari Pokja Agama, Naomi Romi Sumel Pokja Perempuan dan Ustad Payage dari Pokja Agama.
“Untuk Pemilu kali ini, biarkan anak anak negeri ini memenuhi parlemen parlemen di seluruh tanah Papua, biarkanlah mereka menentukan nasib orang Papua di atas tanah ini,” tandasnya.
Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pegunungan mendeklarasikan Pemilu damai yang berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP), hal ini dilakukan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 huruf b serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Herald menjelaskan, pendataan warga OAP Kabupaten Jayapura sangatlah penting untuk membantu pemerintah memiliki data yang valid, sehingga dalam membuat program kegiatan bisa lebih mudah dan menyangkut penganggaran juga mudah karena sudah ada data.
