Di Kota Jayapura untuk tata orang asli Papua yang sudah terdata secara baik baru orang asli Papua Port numbay. Menurutnya berdasarkan data yang ada di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Jayapura data orang Papua portnombai sampai saat ini lebih dari 14.000 orang.
Mewakili pejabat Walikota Jayapura, Asisten I Setda Kota Jayapura, Evert Meraudje, mengapresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Papua bekerja sama dengan Pemerintah Kota Jayapura yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan para pelaku usaha pemula yang merupakan anak-anak muda orang asli Papua di Kota Jayapura.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindusteian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan Laurensius Waimu melaporkan, dengan penyerahan mesin jahit kulit dan mesin seset kulit buaya ini sekaligus pelatihan bagi penerima bantuan tersebut selama 2 hari sebanyak 30 orang.
"Tahun 2024 Pemerintah Kota Jayapura akan membangun kerjasama dengan BPS, membangun sistem informasi database orang asli Papua di kota Jayapura. Tentu dengan gambaran awal, menggunakan data-data Regsosek yang sudah ada di Bappenas," kata Frans Pekey, Rabu (15/11).
Lembaga yang memperjuangkan kultur, budaya serta kesulungan orang asli Papua. Jangan menyimpang dari marwah tersebut mengingat pastinya aka nada catatan yang diberikan. Kapolda Papua Irjend Pol Mathius Fakhiri juga meminta untuk siapapun bisa menghormati apa yang diputus pemerintah.
Komitmen anggota MRP sebagai representasi kultur masyarakat Papua, baik dari adat, perempuan dan perwakilan kelompok agama, untuk menjaring aspirasi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua diragukan.
"Sudah ambil sumpah dan janji, jadi tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis," kata Wempi Wetipo setelah melakukan pelantikan 29 anggota MRPB di Manokwari, Papua Barat, Kamis.
Asisten 1 Setda Provinsi Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata dan pasal 14 tentang usaha pariwisata, menjadi dasar kuat bagi Pemprov Papua Pegunungan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan, khususnya pada sektor kepariwisataan dan usaha-usaha pariwisata.
Dalam Aksi tersebut para pengusaha AOP ini sebenarnya hanya ingin melakukan Audiensi dengan Pj Gubernur Papua Pegunungan bersama dengan Kepala Dinas PUPR, namun karena tak berada di tempat sehingga pemalanganpun dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka
