Kata Antonius, kategori yang pertama yakni pasien Orang Asli Papua kategori tidak mampu. Kemudian yang kedua, pasien masyarakat Orang Asli Papua yang tidak memiliki penjaminan, dalam hal ini BPJS Kesehatan. Dan yang ket
Tampilnya UMKM Papua di panggung internasional menandai komitmen berkelanjutan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua dalam pengembangan UMKM dan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Markus menjelaskan bahwa program ini ditujukan bagi warga yang ber KTP Biak Numfor, terutama OAP tergolong kurang mampu dan tidak dapat mengklaim BPJS kesehatan. Jika seseorang yang ber KTP Biak Numfor meninggal dunia dan keluarganya tidak mampu mengurus jenazah, maka pemerintah daerah akan memberikan bantuan berupa pengurusan jenazah, termasuk peti jenazah, tanpa memungut biaya tambahan.
Dengan adanya kebijakan ini, seluruh proses pengurusan jenazah, mulai dari perawatan, penyediaan perlengkapan seperti peti, pakaian, hingga biaya pengantaran ke rumah duka, ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
‘’Untuk optimalisasi lahan di Kampung Urum, Distrik Semangga seluruhnya melibatkan orang asli Papua,’’ kata Wabup Fauzun Nihayah seusai memimpin rapat evaluasi optimalisasi lahan (oplah) tahun 2024 di ruang rapat lantai III Kantor bupati Merauke
“Sekarang yang terjadi adalah Otsus juga dipangkas. Sementara kita dituntut untuk melakukan semua hal dan dibilang bahwa orang Papua kita sudah kasih Otsus dan kamu silahkan jalan tapi hari ini yang terjadi dana Otsus ikut dipangkas, DAU dipangkas, dan DAK juga dipangkas,” sindir Nawipa.
Kehadiran Tim Pansus Verifikasi MRP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Cyrilus Moman disambut langsung oleh Constant Karma beserta keluarga besar. Suasana akrab tercipta selama proses verifikasi, dimana tim Pansus melakukan serangkaian wawancara dan pengecekan terhadap sejumlah faktor, seperti penguasaan bahasa daerah dan silsilah keluarga Karma.
Ketua MRP, Ibu Nerlince Wamuar Rollo menjelaskan menyikapi terkait masalah lapangan pekerjaan khususnya bagi orang asli Papua, pihaknya akan membuat regulasi terkait keberpihakan terhadap pencari kerja anak-anak asli Papua.
Diakuinya, ada beberapa bagian yang memang melekat dalam tugas-tugas MRP bila terkait dalam masalah kebudayaan. Adapun yang perlu diperhatikan terkait kebudayaan, hak hidup orang asli Papua, lapangan pekerjaan, hak ulayat dan sebagainya.
Penjabat Sekda Provinsi Papua Selatan Drs Maddaremmeng yang memiliki peluang untuk terpilih sebagai Sekda defenitif Provinsi Papua Selatan tersebut secara terus terbuka mengaku tidak ingin maju untuk jabatan defenitif tersebut, meskipun dirinya diminta untuk maju.
