Ketua Himpunan pengusaha OAP 8 Kabupaten Jhon Matuan menyatakan paket yang dijanjikan oleh PJ Gubernur untuk tahun ini itu terlalu banyak kepentingan elit yang bermain dalam pembagian paket itu, sehingga realisasi pekerjaan itu simpang siur sehingga sebagian teman -teman sudah masuk dalam tender pekerjaan itu dan masih ada sebagian yang belum.
Pemberian dana bantuan operasional Sekolah daerah Kota Jayapura sejauh ini sangat membantu untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi anak-anak orang asli Papua mulai dari tingkat SD SMP hingga SMA.
Dalam rilis yang diterima koran ini, Tujuan MRP Se-Wilayah Papua menemui ketua MPR RI yakni meminta dukungan agar ada perubahan dan penambahan pada pasal 20 UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021.
Aspirasi tersebut disampaikan saat bertemu Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dan Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono di Ruang Delegasi DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/5). Pertemuan ini dihadiri Koordinator Asosiasi MRP Se-Wilayah Papua Agustinus Anggaibak, Damianus Katayu (Ketua MRP Papua Selatan), Nerlince Wamuar (Ketua MRP), Agus Nikilik Hubi (Ketua MRP Papua Pegunungan) dan anggota lainnya.
  Komandan Kodim 1707/Merauke Letkol Inf Bayu Kriswandito, melalui Danramil 1707-04/Kimaam Kapten Inf Nurmadi mengatakan kegiatan membantu memanen padi yang dilakukan oleh Babinsa Serka Suryani kepada Bapak Oktovius Rambe merupakan upaya membantu meringankan beban petani dalam mengambil hasil panen.
Salah satu pengusaha OAP asal Jayawijaya Benny Wetipo menyatakan baru ditahun ini APBD Kabupaten Jayawijaya belum direalisasi sampai dengan bulan Mei, sehingga mempengaruhi pelelangan barang dan jasa pada setiap OPD, bahkan hak -hak ASN juga belum terealisasi oleh karena itu pihaknya meminta penjelasan dari pimpinan daerah terkait dengan masalah ini.
Sebab persoalan pembangunan di Papua sampai saat ini masih butuh perhatian serius. Dan untuk menyelesaikan segala perosalan yang ini, maka perlu OAP sendiri yang terlibat didalamnya. Karena mereka yang akan lebih paham akar dari setiap permasalahan yang ada di Papua.
  Ketua MRP Papua, Nerlince Wamuar Rollo, mengungkapkan bahwa bahwa calon kepala daerah, Kabupaten/Kota harus harus Orang Asli Papua. Khusus untuk Kota Jayapura, pencalonan Walikota dan Wakil Walikota harus orang Port Numbay asli.
Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John Gobay menyampaikan bahwa aspirasi bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota di Tanah Papua semua dijabat oleh OAP sejatinya bukan aspirasi baru karenanya Poksus mendukung apa yang sedang diperjuangkan MRP se Tanah Papua.
Menanggapi hal ini Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Pdt. Liypiyus Biniluk, mengatakan wilayah adat hanya berbicara administrasi. Sementara hak politik tidak ada aturan mengatur terkait itu.
