Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek, SPd, MM yang diwakili oleh Asisten II Setda Kabupaten Yalimo Leonardus Pally dalam sambutan tertulisnya mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia emas tahun 2025-2045 pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya harus menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistim perencanaan pembangunan nasional.
Dalam sambutanya Pj Bupati Marthen Kogoya mengatakan, Musrenbang RPJPD merupakan salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan dalam penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Tolikara Tahun 2025-2045, serta menjadi bagian agenda nasional yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia berdasarkan pada instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024.
PJ Bupati JayawijayaDr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan Musrembang otsus dan regular ini menjadi dasar penajaman program kegiatan prioritas TA 2025 mendatang, oleh karena itu ia memoohon kepada seluruh pemangku kepentinganuntuk terlibat langsung, oleh karena itu mereka yang diundang ini bisa terlibat dalam memusyawarahkan program prioritas layanan masyarakat kedepan.
Proses penyusunan RPJPD telah melewati tahap rancangan awal dan konsultasi dengan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian diperbaiki menjadi dokumen rancangan. Musrenbang ini bertujuan mempertajam visi, misi, arah kebijakan, serta sasaran pokok dari dokumen RPJPD tersebut.
Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Setda Kabupaten Mimika, Anace Hombore menyebutkan, dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2025-2045, daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dalam satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Kepala BP3OKP Papua Selatan Yoseph Hanawo Yolmen, mengatakan Musrembangnas ini menjadi forum yang penting untuk meningkatkan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi antara Kementrian PPN/BAPPENAS, Kementrian/Lembaga (KL) dan pemerintah daerah dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung 5 agenda pembangunan dan pencapaian 45 Indikator Indonesia Emas.
Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanes Walilo melaporkan bahwa kegiatan ini telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang ditandatangi oleh Bappeda Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi serta OPD Provinsi Papua dan Mengetahui Gubernur Papua, Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
"Artinya pembangunan yang dilaksanakan harus berkelanjutan,” ucap Derek pada penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Otsus 2025, Jumat (26/4) lalu di Kantor Gubernur Jl Soa Siu Jayapura.
Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun yang membuka kegiatan ini, Rabu (24/4) pagi kemarin mengungkakan rasa syukurnya untuk mengikuti pembukan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKDP) Tahun 2025, serta Musrenbang Otonomi khusus provinsi Papua Tahun 2025.
