Pelaporan resmi ini disampaikan ke Polda Papua, Kamis (1/2) yang dipimpin langsung Pastor Paroki, St Fransiscus APO, Paul Tumayang Tangdilintin OFM didampingi senior Katholik Carolus Bolly. “Kami menganggap komentar Pak Ismail di Whastapp menghina dan melukai perasaan umat Katholik sehingga kami minta ini ditanggapi cepat agar tidak kemana-mana,” kata Melianus Asso, Ketua Pemuda Katholik Komda Papua usai melapor.
Dia menjelaskan penetapan Pimpinan lembaga kultur itu dilakukan melalui rapat pleno, yang digelar pada Kamis (25/1). Dimana selain pleno penetapan ketua definitif, juga dilakukan pleno penetapan wakil ketua 1 yang dijabat oleh Robert Horik, Waket, Max Apner Ohee.
Kedatangan Forum Adat Bersama Malind Anim Kabupaten Merauke itu untuk mengklarifikasi sekaligus memberikan pernyataan terkait dengan surat penolakan pelantikan terhadap Ketua MRP Papua Selatan periopde 2023-2028 Damianus Katayu beberapa waktu lalu.
Wakil Mentri dalam Negeri Republik Indonesia, John Wempi Wetipo, SH, MH menyatakan kalau ada keluhan dari masyarakat anggota MRP ini menjadi jembatan agar keluhan tersebut disampaikan kepada pemerintah, dan Anggota MRP tidak melaksanakan tugas di Ibukota Provinsi tapi di wilayah yang diwakili masing –masing dalam lembaga itu.
“Pelantikan anggota MRP ini sekalugus sebagai kado natal, karena ini merupakan agenda terakhir dalam melakukan pelantikan MRP di 6 Provinsi yang ada di Tanah Papua dan Papua Pegunungan paling akhir, banyak yang menginginkan untuk ada dalam lembaga ini namun yang dilantik saat ini adalah orang yang terseleksi,”ungkapnya Selasa (19/12) di Wamena.
Masing-masing Surat yang akan dikirim ke 6 MRP itu yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah dan Papua Selatan. Dimana dalam surat tersebut berisi penolakan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bukan berasal dari wilayah adat di mana 6 provinsi itu berada.
Lembaga yang memperjuangkan kultur, budaya serta kesulungan orang asli Papua. Jangan menyimpang dari marwah tersebut mengingat pastinya aka nada catatan yang diberikan. Kapolda Papua Irjend Pol Mathius Fakhiri juga meminta untuk siapapun bisa menghormati apa yang diputus pemerintah.
Komitmen anggota MRP sebagai representasi kultur masyarakat Papua, baik dari adat, perempuan dan perwakilan kelompok agama, untuk menjaring aspirasi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua diragukan.
Ia menyampaikan bahwa pernyataan tersebut tidak tepat sebab apa yang dilakukan Ribka Haluk selama ini mencerminkan keberanian seorang perempuan memimpin dan menjalankan pemerintahan di awal. Tugas Ribka dikatakan tak hanya membahas soal MRP tetapi juga menyiapkan pemerintahan termasuk agenda besar soal Pemilu.
Dimana Pendiri Majelis Muslim Papua, Thaha Muhammad Alhamid, mengatakan apa yang dilakukan oleh Mendagri dalam hal tidak mengakomodir unsur Islam sebagai perwakilan anggota MRP merupakan bentuk ketidakpengakuan negara terhadap keberadaan orang islam di Papua.
