Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo menjelaskan, program ini merupakan upaya pemerintah untuk mengakomodir para pemilih pemula yang umumnya merupakan anak usia 17 tahun yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) agar dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada nanti.
Sejak dilaporkan hilang kontak, Tim SAR langsung menggelar operasi pencarian hilangnya kapal yang membawa 12 orang ini. Tim SAR gabungan diberangkatkan untuk melakukan pencarian dengan menyisir jalur yang direncanakan dilalui Kapal LCT Cita XX, pada Sabtu, 20 Juli 2024. Namun, pencarian tersebut tidak membuahkan hasil.
Penemuan tersebut kemudian direkam menggunakan ponsel seorang warga kemudian dibagikan melalui media sosial whatsapp dan telah beredar luas. Kapolsek Mimika Barat, Ipda Jalimiluddin membenarkan jika pihaknya telah menerima informasi serta rekaman video penemuan mayat tersebut.
Kapolsek Mimika Barat Ipda Jamiludin melalui Kanit Binmas Polsek Mimika Barat, Bripka Tasri, mengatakan bahwa program ini juga merupakan salah satu sarana untuk membina dan membentuk kepribadian serta karakter generasi muda sejak dini di lingkungan sekolah.
Direncanakan, pesawat Boeing 737-200 Surveillance milik TNI AU akan melakukan penyisiran sejauh perairan Timika, Asmat dan Dobo dengan jangkauan pencarian yang lebih luas menggunakan kamera pesawat.
Oleh karena itu, untuk mengefektifkan upaya pencarian, SAR meminta bantuan pesawat Boeing 737-200 Surveillance milik TNI Angkatan Udara (AU) membantu melakukan pencarian Kapal LCT Cita XX di hari keempat pencarian. Kapal yang hilang kontak ini, diketahui mengangkut material tower BTS milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Puluhan kendaraan disita, ini dikarenakan tidak memiliki dokumen kendaraan, pembayaran pajak, knalpot racing, tidak menggunakan helm, dan plat nomor polisi dari luar daerah.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Petrus Yumte mengatakan, tantangan pemberantasan korupsi saat ini adalah penanganan korupsi skala kecil. Petrus Yumte menyebutkan, rendahnya MCP Mimika karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kurang memperhatikan terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di pedalaman dikatakan masih banyak anak di usia yang seharusnya sudah bisa membaca tetapi masih belum bisa membaca. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti minimnya fasilitas dan kurangnya tenaga pendidik dan kebijakan pemerintah sendiri.
Dalam kasus itu, para korban yang masingmasing berinisial FBH, HVMU dan JWU telah membuat laporan polisi dan sudah dimintai keterangan awal terkait penganiayaan tersebut. Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Fajar Zadiq menyebutkan pihaknya akan memanggil para terlapor termasuk oknum pengacara dan oknum aparat keamanan yang diduga terlibat untuk diperiksa.
