Dalam sidak ini, dua pejabat dari Jakarta ini memastikan kelancaran kinerja pemerintahan dan kesiapan instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, mereka menilai bahwa penyelenggaraan layanan publik di Mimika sudah sangat baik.
Banyak dari CASN di Kabupaten Mimika yang jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri untuk menjemput kabar bahagia itu sontak berubah menjadi berita buruk yang jauh dari harapan mereka.
Tenaga Ahli Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Niken Gandini, Niken Gandini menjelaskan, dalam peraturan tersebut, BGN akan bekerja sama dengan yayasan. Kata Niken, yayasan dipandang lebih mumpuni untuk menjadi mitra BGN. Sebab, misinya bukan untuk mencari keuntungan tetapi melainkan menjalankan kegiatan-kegiatan sosial.
"Sampai hari ini kami lihat hanya dua puluhan saja kendaraan yang masih membawa dan tidak memiliki SIM. Ada yang membawa dan tidak memiliki SIM kami parkir terpisah sehingga kami bisa monitor,” kata Kasat Lantas Polres Mimika, AKP Boby Pratama melalui sambungan telepon, Selasa sore. “Ada beberapa yang sudah usia 17 dan memiliki SIM kami izinkan untuk bawa kendaraan yang penting tetap pakai helm dan tanpa knalpot racing," lanjutnya.
Menurut Lenis bahwa isu-isu terkait dengan aksi demo penolakan program MBG di tanah Papua ini merupakan bagian dari gangguan keamanan negara, termasuk kaitannya dengan kedaulatan negara, pihaknya pun melaksanakan rapat selama dua kali mengenai persoalan tersebut.
Mereka pun memesan pelayanan di bar yang Rahul kelola hingga tagihannya mencapai Rp3,8 juta. “Ketika membayar salah seorang pria yang mengaku sebagai dokter bhayangkara itu membayar uang cash senilai 3 juta yang ternyata palsu,” ungkap Rahul.
Kata Marthen, penarikan kendaraan dinas tersebut guna mengamankan kembali aset daerah sesuai dengan peruntukannya. Marthen menyebut penarikan dimulai dari Perumahan Pemda SP2, Jalan Cenderawasih Poros SP3, dan di beberapa titik di wilayah Kota Timika. Dari penarikan itu, masih ada sekitar 5 kendaraan dinas yang menjadi target dari total 14 kendaraan dinas yang akan ditarik.
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Dessy Putrika Rante mengajak perempuan untuk berani melaporkan segala bentuk kekerasan agar pelaku mendapat hukuman yang setimpal sebagaimana diamanatkan oleh hukum.
Yonathan mengungkapkan, sejauh ini pihaknya belum menerima informasi terkait penundaan tersebut. Untuk saat ini, Pemerintah Kabupaten Mimika masih fokus terkait seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kuota 280 untuk Orang Asli Papua (OAP).
Kelompok transportasi sebesar 0,92 persen, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,45 persen, kelompok pendidikan sebesar 1,09 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,64 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 11,86 persen.
