Pasangan lainnya, lanjut Theresia Mahuze adalah pasangan Romanus Mbaraka-Alberth Muyak. Namun pemberitahuan yang diterima pihaknya tersebut masih bersifat lisan. ‘’Baru secara lisan disampaikan kepada kami. Rencananya, mereka akan datang mendaftar pada hari ketiga pendaftaran atau hari terakhir yakni pada Kamis 29 Agustus 2024,’’ jelasnya.
Salvianus Laiyan menjelaskan, dari kuota 600 honorer yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Merauke, sebanyak 599 orang yang dinyatakan memenuhi syarat. Namun dari 599 orang tersebut, ada diantaranya yang sudah lulus PPPK guru.
 Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Papua Selatan Felix Tethool ditemui disela-sela Rakor tersebut mengungkapkan rapat tehnis penyelesaian sengketa ini dilakukan dalam rangka menghadapi pemilihan kepala daerah serentak 2024.
Sebelumnya, Pasar Wamanggu Merauke tersebut dikelola oleh Badan Perdapatan Daerah Kabupaten Merauke. Namun sejak awal Agustus 2024 dengan adanya pelantikan pejabat  eselon III dan IV, pengelola pasar Wamanggu Merauke tersebut diserahkan ke Perindakop Kabupaten Merauke.
Menurut bupati, jika masuk dalam investasi maka hal itu akan membutuhkan proses yang cukup panjang. Mislanya, saat ini ada pembukaan jalan. Jalan yang dibangun itu untuk memudahkan pengelolaan lahan rakyat.
‘’Kita minta kalau memungkin untuk aktivitas itu ditunda dulu. Pemerintah provinsi maupun kabupaten wajib memberikan sosialisasi terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Aktivitas itu ditunda dulu.
  Devisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Merauke Ganis seusai menggelar sosialisasi bagi berbagai komunitas tersebut mengatakan, penggalangan untuk pengawasan partisipatif yang dilakukan ini dalam rangka mensukseskan pemilihan kepala daerah dalam hal gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan dan bupati dan wakil bupati Merauke.
Karantina Papua Selatan melalui Satuan Pelayanan (Satpel) Bandara Mopah memfasilitasi ekspor kepiting tujuan Singapura melalui Cargo Bandara Mopah. Ekspor ini menjadi tonggak penting dalam mendukung ekonomi masyarakat lokal Papua yang mencari kepiting di sekitaran sungai sekaligus menunjukkan daya saing potensi sumber daya alam yang tak kalah dengan daerah lainnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke Yustina Regina Kamisopa, S.Sos, ditemui wartawan mengaku kewalahan melayani masyarakat terutama peserta test CPNS untuk terkait pengurusn Kartu Keluarga, KTP, Akta lahir dan perpindahan penduduk dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Selatan.
 Sugiyanto menjelaskan, dari utang pinjaman Rp 200 miliar tersebut, Pemerintah Kabupaten Merauke telah melakukan pembayaran utang tahap pertama sebesar Rp 100 miliar ditambah bunga pada APBD tahun 2023 lalu. Sementara sisanya Rp 100 miliar plus bunga dialokasikan di APBD tahun 2024 ini.
