MERAUKE

‘’Memang ada data kita 841 tenaga honorer, kita usulkan ke sana untuk boleh dapat diterima. Kalua memang itu memungkinkan. Tapi, kalau negara mengatakan tidak tapi untuk mengatakan kata putus, saya tidak punya kewenangan. Karena itu kewenangan pimpinan,’’ kata Sekda Yermias Paulus Ruben Ndiken.

    ‘’Sebenarnya kami telah menjadwalkan pleno penetapan ini pada tanggal 7 Februari, tapi sesuiai arahan dari pimpinan KPU RI bahwa seluruh KPU provinsi, kabupaten  dan kota yang telah dibacakan MK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, untuk dilaksanakan pleno hari ini sehingga mau tidak mau kami laksanakan tahapan akhir dari seluruh rangkaian tahapan  ini,’’ kata Ketua KPU Kabupaten  Merauke Rosina Kebubun.   

   Ditemui disela-sela mengikuti pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih oleh KPU Kabupaten Merauke. Leo Patria Mogot  mengatakan bahwa jalan Gak di Kelurahan Bambu Pemali Merauke  itu bisa bagus apabila ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.   ‘’Harus ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat,’’ tegasnya.

  Sekda Kabupaten Merauke Yermias  Paulus Ruben Ndiken saat membuka kedua lomba mengatakan, kedua lomba ini dilakukan untuk memeriahkan  HUT Kota Merauke ke-123, dimana masyarakat  diberi kesempatan untuk ikut bergembira memeriahkan Kota Merauke yang sudah berumur  123 tahun.

Kepala  BPBD Kabupaten Merauke Romanus Sujatmiko  ditemui media ini di ruang kerjanya, mengatakan, ketika tim evakuasi yang disiapkan tersebut seluruhnya  berasal dari BPBD Kabupaten Merauke. Setiap Tim beranggokatan  14 orang sehingga total seluruhnya berjumlah 42 orang. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke Elias Mithe, S.STP, MAP, seusai mengikuti FGD terkait dengan aparat kampung sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan itu mengatakan bahwa untuk kepesertaan aparat kampung sebagai peserta BPJS tersebut sudah  diatur dalam Permendagri Nomor 119 tahun 2019. 

Bagi  yang lanjut tentu akan ada pemangilan dari MK. Namun   kami KPU Papua Selatan  tetap optimis bahwa perkara 241 akan ditolak, sehingga kami akan segera melakukan penetapan pasangan calon terpilih,’’ kata Ketua KPU Provinsi Papua  Selatan Theresia Mahuze, lewat pesan suara yang dibagikan dalam WA group media gathering KPU Papua Selatan

Tim yang berjumlah belasan orang itu membawa  sebuah spanduk dan beberapa pamlet yang langsung dibentangkan di halaman kantor Gubernur Papua Selatan.  Kedatangan mereka tersebut untuk bertemu langsung Pj Gubernur Papua Selatan. 

‘’Pembentukan Provinsi Papua Selatan dan adanya gerakan pembukaan lahan seluas 2 juta hektar untuk swasembada Pangan di Merauke mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua Selatan khususnya Kabupaten Merauke,’’ kata Kepala Badan Statistik Kabupaten Merauke Cendana Murti saat ditemui di ruang kerjanya,

Sekadar diketahui,  Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional  telah menetapkan HPP untuk gabah kering panen  di Petani dengan kadar air maksimal 25 persen dan hampa 10 persen sebesar Rp 6.500 perkilo sementara harga   kering giling di gudang Bulog dengan kadar air 14 persen dan hampa 3 persen sebesar Rp 8.200 perkilo. Hanya saja di Merauke, bulog belum  melakukan pembelian gabah kering tersebut.