Penandatanganan nota Kesepahaman Pengawalan dan Pengawasan Pemanfaatan Dana Desa, Perjanjian Kerja Sama Sinergi Pengawalan dan Pengawasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Nota Kesepahaman Kerjasama Pelaksanaan Pidana
Bupati Jayapura Yunus Wonda di Sentani, Minggu, mengatakan kolaborasi lintas sektor sangat penting guna percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih di 139 kampung dan lima kelurahan.
“Kita sudah mendapat surat penugasan dari beberapa asisten bisnis. Di Kabupaten Jayapura, terdapat 15 asisten bisnis dan juga Project Management Officer (PMO) yang bertugas membantu pengurus Koperasi Merah Putih di kampu
Tim survei yang terdiri dari perwakilan KKP dan PT PNJ didampingi oleh Wakil Bupati Sarmi, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sarmi, serta sejumlah tokoh masyarakat dan ketua kelompok nelayan lokal.
Kegiatan ini diikuti oleh para pengurus koperasi dari berbagai desa dan kelurahan di Kota Jayapura dengan tujuan utama membangun koperasi yang profesional, mandiri, dan berdaya saing. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Sar
Sekretaris DPKP PTSP Kabupaten Jayawijaya Rosalina Hilapok, SSTP, M.Si menyatakan dari 77 koperasi merah putih yang berdiri baru satu kelurahan yang mendaftar, pihaknya berharap semuanya bisa melakukan pendaftaran.
Menurut Kepala Kampung Holtekamp, David Merauje menjelaskan bahwa saat ini kendala yang dihadapi terkait modal. "Kalau awal setelah launching, beberapa BUMN mensuport kita lewat barang, sistem bagi hasil namun sekarang r
Menurutnya, lebih dari 100 koperasi desa di Papua telah beroperasi dengan usaha beragam. Mulai dari perdagangan kebutuhan pokok, jasa keuangan sederhana, pengelolaan apotek, hingga penyediaan layanan publik.
Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Sekda dan rombongan Forkopimda serta ratusan peserta lainnya turun ke lapangan melaksanakan Kirab Bendera Merah Putih berukuran raksasa yang dibentangkan di Lapangan alun-alun. Sebelu
Kegiatan bertema “Papua Bersatu, Indonesia Maju: Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri, dan Kampung Terpadu” dipusatkan di Nabire dan diikuti secara daring oleh perwakilan dari lima provinsi lainnya di Tanah Papua.
