Bahlil melihat ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik dalam pelaksanaan aktivitas pertambangan. Disisi lain, Bahlil mengungkapkan terdapat aspirasi masyarakat Papua yang menginginkan pembangunan smel
Menteri Dody mengatakan Kementerian PU secara intensif telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial serta kementerian dan lembaga terkait upaya mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Langkah ini juga dii
Menurutnya, saat ini banyak hoaks, misinformasi, serta disinformasi yang beredar di kalangan masyarakat. Oleh karenanya, jurnalisme berkualitas diharapkan bisa hadir untuk mengatasi hal ini.
Pigai menyatakan, pemerintah konsisten memberikan perlindungan HAM kepada seluruh lapisan masyarakat. "Karena pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," tegasnya.
Serta, dari 15 Utusan Khusus/Penasihat Khusus/Staf Khusus, sebanyak 8 orang telah menyerahkan LHKPN. KPK mengimbau kepada para wajib lapor yang belum melaporkan harta kekayaannya agar segera menyampaikannya. Dimana, batas akhir pelaporan LHKPN yakni tiga bulan pasca pelantikan, atau 21 Januari 2025.
  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi di Jayapura, Selasa, mengatakan terdapat tiga program prioritas untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju Indonesia Emas 2045.
"Kami mengutuk keras tindakan pelecehan seksual yang dialami seorang mahasiswi magang di Semarang. Kementerian BUMN mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung di Kepolisian dan siap memberikan bantuan pendampingan kepada korban jika yang bersangkutan berkenan,"
"Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri di setiap provinsi, baik daerah DOB maupun provinsi lain yang ada di Papua memang harus berdiri universitas-universitas representatif yang akan menampung anak-anak dari Papua untuk belajar," kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Wamendagri Ribka Haluk mengatakan, pemberian Otonomi Khusus Papua tidak terbatas dari semangat untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan pengakuan terhadap keunikan serta keberagaman yang dimiliki masyarakat Papua.
Profesi guru di daerah, diakuinya, erat dengan kegiatan politik praktis yang dapat memberikan keuntungan. Posisi guru dinilai cukup strategis untuk mendukung dan mempromosikan pasangan calon gubernur, bupati, hingga wali kota dengan nomor urut tertentu.
