Dalam dokumen RKP 2025 terbaru, disebutkan bahwa kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, hingga pejabat negara bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat. Kebijakan tersebut menjadi urutan keenam dari total delapan program.Di
Ia menjelaskan, saat ini terdapat satu pos anggaran yang masih diblokir. Menurutnya, meski nilainya tidak besar, dana tersebut sangat berarti untuk mendukung tugas Praja IPDN selama satu bulan kedepan."Cuma ada satu yang
Menanggapi hal tersebut, Kepala LNSW Oza Olavia menegaskan bahwa penerapan teknologi, termasuk AI, harus dapat meningkatkan kepatuhan para pengguna jasa. Menurut dia, fokus pemerintah bukan sekadar mendorong penerimaan n
Purbaya menegaskan langkah itu krusial untuk menciptakan ekosistem investasi yang sehat. Pemerintah, kata dia, tidak akan mengucurkan insentif selama pasar masih dipenuhi manipulasi yang merugikan investor pemula.
Informasi itu disampaikan Purbaya usia RDP dengan Komisi XI 27 November 2025. Ia menyebut dalam rapat internal bersama jajaran Bea Cukai bahwa nilai kepercayaan publik dan pimpinan negara berada pada titik kritis. Dengan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik pedas kepada media nasional. Dia menyayangkan banyak jurnalis saat ini “mingkem” alias diam, dan kurang menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
Menurut Dony, publik tidak perlu meragukan keputusan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter maupun fiskal. Ia meyakini rencana yang diusulkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah melalui proses analisis y
Langkah tegas ini menjadi sinyal bahwa pemerintah benar-benar serius memberantas praktik ilegal yang selama ini merugikan ekonomi nasional dan menekan industri tekstil dalam negeri.Tidak hanya memperketat pengawasan, Pur
Menurut Purbaya, lembaga pemeringkat global menilai kekuatan fiskal suatu negara dari dua indikator utama: defisit terhadap PDB (deficit to GDP ratio) dan rasio utang terhadap PDB (debt to GDP ratio). Berdasarkan kedua i
Tito menjelaskan, selisih sekitar Rp18 triliun antara data yang dirilis Kemenkeu dan Kemendagri bersifat wajar. Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) per Oktober 2025, dana simpanan Pemda tercatat Rp
