Ramses Limbong merupakan seorang pensiunan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal (Mayjen). Usai pensiun dari kedinasan TNI, Ranses dipercayakan Mendagri sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, BNPP.
Adapun nama Ramses Limbong mencuat sebagai pengganti M Ridwan Rumasukun, Ramses merupakan Mayjen Purnawirawan TNI dengan jabatan sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI.
 "Sudah 30-an yang mengajukan pengunduran diri, dan kami sedang proses, ada yang sudah kita ganti, seperti Papua Selatan," kata Tito Karnavian setelah memberikan pembekalan kepada calon wisudawan IPDN tahun akademik 2023/2024 di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempe Wetipo menjelaskan, surat usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika telah sampai di meja Mendagri.Â
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, mengatakan tren perkembangan inflasi secara Nasional per Juni 2024 Year on Year berdasarkan kelompok masih didominasi oleh 3 kelompok besar, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,24% dengan andil inflasi 0,32%.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan penghargaan bagi Provinsi Papua sebagai salah satu pemerintahan di daerah yang telah 100 persen memberikan dukungan dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada penyelengaaran Pemilukada serentak 2024.
  Mendagri menjelaskan empat langkah untuk meningkatkan produksi beras. Pertama, tidak mengonversi lahan sawah yang sudah ada untuk penggunaan lainnya, seperti komersial dan permukiman. Kedua, pemda diharapkan membuat lahan sawah baru. Ketiga, membuat program pompanisasi untuk mengalirkan air ke daerah-daerah yang kering.
Bahkan dia menyebutkan ada daerah tertentu yang pemanfaatan anggarannya lebih besar di persiapan dibandingkan dengan mewujudkan program tersebut. Apa yang disampaikan oleh Mendagri Tito karnavian itu terkait dengan efisiensi pemanfaatan anggaran di masing-masing daerah di Indonesia.
 Selain hal tersebut, Mendagri juga meminta kepala daerah untuk berperan aktif dalam menghidupkan sektor swasta untuk mampu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
"Kami sudah menyampaikan kemungkinan besar pertengahan Juli yang ingin menjabat, yang ikut running (berkontestasi dalam Pilkada), dia harus kami ganti, dan itu memang enggak ada aturan undang-undangnya, tetapi kami yang mengambil kebijakan," kata Tito dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
