Wakil Ketua IDI Kabupaten Mimika dr. Firdy Permana menyebutkan bahwa ada beberapa faktor utama mengapa malaria di Mimika cukup tinggi.
Yang pertama, terkait dengan kesadaran masyarakat dimana diagnosa dan pengobatan terhadap orang yang sakit tidak dilakukan dengan cepat dan tidak dilakukan hingga tuntas.
Rencana tersebut memerlukan dukungan multi pihak, termasuk masyarakat dengan seluruh perangkat di kampung. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2018 tentang pelaksanaan deteksi dini dan pemberian obat anti malaria oleh kader malaria pada daerah dengan situasi khusus, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjadi kader malaria, guna melaksanakan fungsi-fungsi deteksi dini dan pemberian obat anti malaria.
Diakui, pelayanan pendidikan dan kesehatan itu sangat penting sebagai modal peningkatan SDM maupun menentukan mau dibawa kemana bangsa ini. Jika SDM di Kabupaten Jayapura semua sehat jasmani dan rohani serta cerdas, tentu SDM Kabupaten Jayapura bisa diandalkan.
Dalam sebulan itu ditemukan sekitar seratusan, bahkan lebih. Setelah ditemukan mereka langsung diberi penanganan berupa obat anti malaria. Bahkan kegiatan surveilans itu dilakukan setiap minggu dan kemudian dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Jayapura.
“Kami dalam rangka menyerap informasi, pikiran, pendapat dan pandangan langsung dari lapangan tentang apa masalah yang dihadapi tim eliminasi malaria. Karena dalam RPJMN itu, target bangsa ini 2030 eliminasi malaria sudah selesai,” ungkap Prof Ganjar Razuni.
Dijelaskan, upaya yang dilakukan dalam meminimalisir malaria yakni meningkatkan petugas mikroskopis malaria di Puskesmas dan Rumah Sakit (RS), dengan memberikan pelatihan mikroskopis malaria yang merupakan petugas laboratorium Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Jayapura.
Seperti halnya yang dilakukan oleh Puskesmas Sumberker Biak, sebanyak 37 pemuda-pemudi yang tergabung dalam PAM GKI Jemaat Diaspora SPV Waropen, diperiksa secara kolektif khusus pemeriksaan darah malaria.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Jayapura Robby Awi di Jayapura, mengatakan kasus malaria di daerah tersebut pada 2022 mencapai 40 ribu kasus di mana sebesar 127 ribu per seribu penduduk sehingga menempatkan ibu kota Provinsi Papua itu di urutan ketiga setelah Timika dan Kabupaten Jayapura.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Edward Sihotang mengatakan, dari sejumlah kegiatan yang sudah dilakukan belakangan ini, temuan kasus malaria sudah mencapai sekitar 50 ribuan kasus. Dari jumlah kasus tersebut terbanyak ditemukan di wilayah Distrik Sentani Barat dan Distrik Sentani Timur.
