Kesadaran masyarakat dalam mengadukan dan melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Jayapura terus tumbuh. Dari sekian banyak kasus yang dilaporkan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Ind
Menurutnya, Lapas Wamena sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa LBH Papua justice dan peace dibawa pimpinan Yulinato, SH , MH yang mendatangi lapas Wamena melihat kegiatan pembinaan yang ada, sebab sebagai seorang ad
Advokad Konsultan Hukum dan Mediator Yulianto, SH, MH mengakui untuk tahun ini akan dilayangkan 2 gugatan yang pertama gugatan Probono dan gugaran Profesional, gugatan probono ini dilayangkan karena pengusaha yang didamp
Guntur Ohoiwutun melihat bahwa kunjungan kerja silent yang dilakukan tersebut sebagai salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah. ‘’Kalau setiap pejabat terutama seorang menteri yang datang ke daerah ke
"Dalam pelaksanaan aksi kemarin kami sudah mencoba untuk negosiasi dengan pihak kepolisian. Itu sudah kami lakukan dengan baik tapi dalam pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan. Kami diberi izin untuk satu limbah
Nona pun menegaskan bahwa perempuan hebat itu bukan mereka yang tunduk pada suami, melainkan perempuan yang hak-haknya dihargai oleh laki laki dan yang setara dengan laki laki.
Belakangan, masyarakat dihebohkan dengan beragam kejadian yang menimpa anak-anak. Mulai dari balita usia 3,5 tahun yang ditemukan tewas dengan cara tak wajar di kolam yang ditumbuhi rerumputan. Kekerasan terhadap seksual
APIK juga menyesalkan respon orang tua yang dianggap tidak terlalu fokus pada anak. Direktur LBH Apik Jayapura, Nur Aida Duwila kepada Cenderawasih Pos melihat bahwa kedua orang tua korban terkesan orang tua lalai dalam
Menurut Nona, sapaan akrab Nur Aida Duwila, maraknya kekerasan dan pelacehan terhadap anak disebabkan sebagian orang terutama pelaku kerap menganggap anak atau korban sebagai objek. “Penghargaan terhadap HAM harus dijunjung tinggi terutama kepada mereka kelompok rentan,” tegasnya.
“Sembilan kasus yang kami tangani semuanya diselesaikan dengan proses hukum, sebagaimana amanat Undang-undang tindak pindana kekerasan seksual bahwa tidak ada restorasi justice, semua bergulir hingga ke pengadilan,” bebernya.
