Kepala Lapas Kelas IIA Abepura, Sulistyo Wibowo usulan remisi Natal yang diajukan Lapas Abepura tersebut, semuanya mendapat persetujuan. "Semua yang kita usulkan itu telah disetujui," ungkap Sulistyo Wibowo kepada Cendrawasih pos, Rabu (20/12).
Terkait persoalan keterbatasan air bersih di hunian Lapas Perempuan (LPP) dan Lapas Anak (LPK) di Kabupaten Keerom Provinsi Papua, Kakawanwil Kemenkumham Papua, Anthonius M. Ayorbaba mengaku pihaknya telah menyurat ke Balai Pengairan PUPR Provinsi Papua sejak lama.
Selain 245 warga binaan tersebut diajukan untuk mendapatkan remisi, juga nantinya ada warga binaan yang menhusul akan diajukan ke Kementrian Hukum dan HAM untuk mendapatkan remisi.
“Air bersih di sana (Lapas Perempuan-red) memang tidak layak, cuman mereka juga bingung mau ambil dari mana. Sementara untuk beli satu kali pesan harus mengeluarkan Rp 800 ribu/tangki,” ucap Nona.
Kepala Lapas kelas IIA Abepura Sulytio Wibobo menyampaikan barang barang tersebut merupakan hasil razia rutin Lapas Abepura, sejak Maret-Agustus 2023 lalu di setiap hunian WBP. "Total keseluruhannya mulai dari ganja, sabu-sabu hingga peralatan listrik, sebanyak 690 paket yang kami musnahkan," kata Sulistyo.
Gubernur menyebut, kunjungannya bersama TP PKK untuk memberi suport kepada para warga binaan. Bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat yang sedang menjalani kegiatannya, setelah itu akan kembali ke keluarganya masing-masing.
Lebih lanjut disampaikan apabila narapidana yang akan mendapatkan remisi melanggar ketentuan yang ada maka, remisinya akan ditunda. "Hal itu sudah jelas, aturannya jika selama pembinaan ada yang melanggar maka remisinya akan ditunda," tuturnya.
Pejabat lama Lukas Laksana Frans melaporkan bahwa sampai serahterima jabatan tersebut, jumlah penghuni Lapas Merauke sebanyak 460 orang terdiri dari Napas 375 orang dan sisanya adalah tahanan yang dititipkan di Lapas Klas IIB Merauke.
“Statusnya masih penyelidikan, tapi kami terus berkoodinasi, serta melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut," kata Sulistyo Wibowo kepada Cendrawasih Pos, Rabu (11/10).
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Papua, Anthonius Ayorbaba menyampaikan untuk program penerimaan CPNS tahun ini, Kemenkumham Papua hanya mendapatkan 6 kuota. Jumlah tersebut merupakan kuota yang ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkumham RI.
