Julian menjelaskan pada proses penerimaan atau perekrutan KPPS yang berlangsung di sekretariat PPS kelurahan waena sejak 17 sampai dengan 29 september pukul 23.59 WIT sesungguhnya hanya dikerjakan oleh ketua dan 1 anggota PPS yang bernama Sally Lubis. Keduanya berkerja merekrut anggota KPPS sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan oleh KPU.
  Hal itu juga disebabkan karena minimnya tutupan awan serta cuaca cerah memaksimalkan radiasi matahari yang masuk ke permukaan bumi, yang menyebabkan suhu udara meningkat.
 HUT PMI ini dihadiri Pembina PMI Kota Jayapura, para mitra dan anak anak relawan, PMR jenjang SMP, SMA dan perguruan tinggi.Dengan penuh rasa syukur Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, masyarakat tidak perlu takut atau ada rasa tabu dalam melakukan donor darah.
Anggota PPS protes lantaran diduga Ketua KPPS Kelurahan Waena melakukan pelanggaran penyelenggara pemilu. Pasalnya proses SK penetapan anggota KPPS tidak diputuskan berdasarkan hasil rapat bersama para anggota PPS di Kantor Sekretariat PPS namun dilakukan secara sepihak oleh ketua ditempat lain.
  Saat ini diakuinya bahwa ada perubahan terjadi baik di bagian pelayanan dan juga fasilitas pelayanannya termasuk SDM di rumah sakit itu. Apabila dirinya nanti terpilih wilayah Distrik Muara Tami akan menjadi salah satu prioritas pembangunannya mulai dari sisi kesehatan pendidikan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
  Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Christian Sohilait mengatakan penyerahan dana hibah tersebut, merupakan penyerahan dana tahap kedua setelah sebelumnya pemerintah kota juga menyerahkan sebagian dana dari anggaran yang sudah ditetapkan dalam DPA.
  Dia mengatakan saat ini penyaluran dana desa tahap dua di setiap Kampung sudah selesai. Karena itu dia sudah menyampaikan kepada setiap aparat pemerintah kampung supaya di bulan Oktober juga paling lambat semua pertanggungjawaban keuangan sudah selesai dilakukan terutama untuk tahap 1 dan tahap 2.
  Kepala Bidang SMA SMK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Nurjaya menjelaskan, kegiatan itu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penting. Pertama adanya peraturan perundang-undangan nomor 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional, di antaranya mengenai pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar pengelolaan pendidikan.
  Dia mengatakan hal ini penting, karena sesuai aturan ada tempat-tempat umum yang tidak diperbolehkan untuk dipasangi baliho Pasangan calon walikota dan wakil walikota. Misalnya di Komplek Perkantoran pemerintahan, kantor TNI Polri rumah ibadah pasar dan tempat-tempat umum lainnya.Â
  Hal ini cukup berbahaya jika pengendara motor kaget dan mencoba menghindari lubang secara mendadak bisa memicu tabrakan. Apalagi, kualitas tambalan jalan tersebut tidak rata dan asal-asalan, yang dikhawatirkan mudah rusak bila tergenang air.