Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari mengatakan, di Kota Jayapura baru ada 6 Puskesmas yang statusnya sudah menjadi BLUD. "Sebenarnya dari tahun 2016 Permendagri sudah ada, khusus untuk kita semua UPTD itu jadi BLUD," kata Ni Nyoman Sri Antari
"Komitmen ini harus dimulai dari hal-hal kecil, salah satunya seperti kegiatan anjangsana ke LVRI Papua, dan diusia ini, perjuangan kami yaitu terus menyediakan produk jurnalistik kepada seluruh masyarakat Indonesia terkhususnya di Papua, " terangnya.
  Kepala Distrik Jayapura Utara, Mardiana mengungkapkan, upaya penurunan angka stunting di Jayapura Utara dimulai dengan koordinasi dengan pemerintahan bawahan di tingkat Kampung dan kelurahan, termasuk dengan PKK dan juga stakeholder baik Koramil maupun Polsek.
  Mewakili Pj Walikota Jayapura, Asisten 2 Wetda Kota Jayapura, Widhi Hartanti mengatakan, organisasi wanita tingkat Kota Jayapura mempunyai peran penting dalam pembangunan dan kemitraan terutama bekerjasama dengan organisasi perempuan yang lainnya.
 Ketua YPK di tanah Papua, Joni Y. Betaubun, mengatakan rotasi atau promosi kepala sekolah di lingkungan YPK merupakan salah satu upaya untuk memajukan dan lebih meratakan kualitas pendidikan di setiap sekolah.
 Menurutnya, selain berdampak pada pendistribusian logistik ke konsumen, kelangkaan BBM juga membuat terjadinya inflasi di Kota Jayapura. Ia mencontohkan, biasanya saat pendistribusian logistik mereka membeli Solar dengan harga Rp 700 ribu, dengan harga Rp 6.800 per liter. Namun mereka dipaksa membeli Dexalite seharga Rp 13.800 per liter yang selisihnya 100 persen lebih dengan Solar subsidi.
 Kegiatan yang berlangsung sejak 28 November 2024 itu menemukan sejumlah sarana yang menjual produk tidak memenuhi ketentuan dalam hal ini produk kedaluwarsa. Sejumlah daerah tersebut meliputi Kota Jayapura, Biak, Serui, Wamena dan Kabupaten Keerom. Dari wilayah tersebut BBPOM temukan 10 sarana yang jual barang kedaluwarsa.
 Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura Justin Sitorus di Jayapura, Senin, mengatakan penyediaan fasilitas kesehatan dan mushala untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat selama berada di Terminal Mesran.
  Dia mengatakan kegiatan operasi lilin yang akan dilaksanakan Polresta Jayapura Kota tentunya Satpol PP juga akan terlibat di dalamnya, termasuk Dishub Kota Jayapura, melalui Posko gabungan penertiban kota, baik itu lalu lintas dan juga orang.
"Lalu sebelum pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu selesai, pastikan semua kegiatannya selesai. Kalau itu di kegiatan fisik maka kegiatannya harus betul-betul selesai, begitu juga kalau berkaitan dengan kegiatan non fisik maka itu juga harus selesai,"ujarnya.
