Terkait hal itu Pemkot Jayapura telah melakukan rapat persiapan baik di internal eksekutif dan juga dengan lembaga legislatif. "Kita langsung rapat intern dulu kemarin, kemudian di hari ini bersama dengan pimpinan DPR sementara dan pimpinan DPR terpilih untuk kita persiapkan waktu berkaitan dengan pelantikan," katanya.
 Melalui kehadiran "polisi Santa" diharapkan dapat membawa kebahagiaan dan damai kasih disetiap hati masyarakat Kota Jayapura sekaligus memupuk indahnya toleransi dalam keharmonisan, kata Kombes Victor Mackbon.
Ketua Bawaslu Kota, Frans Rumsarwir, mengatakan dalam waktu dekat akan memanggil Ketua dan Anggota Komisioner KPU Kota Jayapura serta PPD Distrik Jayapura Selatan untuk melakukan klarifikasi atas dugaan kasus pengelembungan suara gubernur 02, Mathius D. Fakhiri-Aryoko Rumaropen (Mari-Yo) di Distrik Jayapura selatan, pada Pilkada 2024.
Catatan catan itu berkaitan dengan pelanggaran pelanggaran baik asministrasi dan kode etik penyelenggara, ketidaknetralan ASN, hingga penegak hukum yang terlibat politik praktis dan juga catatan lain yang ditemukan selama proses pilkada 2024 di Papua. Sebut saja di Kota Jayapura, penyelenggara dalam hal ini KPU maupun PPD Jayapura Selatan secara brutal melakukan kecurangan, dengan menggelembungkan suara paslon nomor urut 02 Mari-Yo secara signifikan.
  Untuk meningkatkan atau memaksimalkan pendapatan daerah 2024, tentunya Bapenda juga mengandalkan kontribusi kontribusi pendapatan dari luar atau Mitra Pemkot Jayapura seperti PT. PLN dan juga dari OPD.
"Ada dua hal saja yang saya sampaikan ke mereka. Pertama bahwa kesempatan ini tidak dimiliki oleh semua orang. Kedua jaga kesehatan,"kata Sohilait, disela sela kunjunganya ke lokasi ujian itu.
Karena menurutnya pelayan yang sejati bukanlah soal kekuasaan atau kemegahan. Tetapi ketulusan hati untuk mengabdi kepada Tuhan dan sesama. "Kita yang terpanggil, bertugas menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan dalam ketaatan, kesederhanaan, pelayanan sesuai dengan ajaran Kristus,"katanya.
PJ Walikota Jayapura, Christian Sohilait mengatakan di akhir tahun ini pihaknya mendapatkan perintah langsung dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dalam rapat melalui Zoom terkait pengendalian inflasi daerah pada,
  Danlantamal X Jayapura, Brigjen TNI (Mar) Ludi Prasetyono menyebut dua Armada Laut tersebut antara lain kapal KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi dan beberapa komponen pendukung lainnya. Namun dirinya tidak menjelaskan dengan rinci terkait dengan model kedua kapal tersebut.
 Menurut Sohilait, kebanyakan dana itu bersumber dari anggaran DAK penugasan dimana yang paling besar itu ada di bidang SMP. "Yang kedua itu ada di Dinas Kesehatan masih ada di kas sebesar Rp 63 miliar. Saya lihat yang paling besar itu di penguatan sistem kesehatan, nilainya 8 miliar di situ," katanya.
