Kepada Cenderawasih Pos, Lusyana mengatakan bahwa, masyarakat pemilik hak Ulayat tersebut melakukan pemalangan itu sebagai bentuk kekesalan dan kekecewaan mereka terhadap Pemkot Jayapura yang selama ini tidak pernah mendengarkan apa yang mereka inginkan.
"Jadi untuk ketahanan stok beras kita mencukupi masih bisa bertahan empat sampai lima bulan ke depan, sehingga dalam menghadapi puasa dan Hari Raya Idul Fitri stok bahan pokok termasuk beras di Perum Bulog Kanwil Papua tidak ada masalah," ungkap Jusri Pakke saat ditemui awak media di Kantor Perum Bulog Kanwil Papua, di Kota Jayapura
  Dikatakan, salah satu persoalan besar yang ada di Papua saat ini adalah masalah kekurangan tenaga guru terutama di daerah-daerah terpencil maupun di daerah otonomi baru. Bahkan, guru yang diluluskan dari beberapa jurusan di FKIP Uncen itu, masih sangat terbatas.
  Berdirinya masjid itu usai diresmikan, kini sudah bisa digunakan untuk aktivitas ibadah masyarakat. Abisai Rollo turut mengapresiasi atas pembangunan masjid yang dibangun dengan anggaran pribadi itu, dengan demikian dapat membantu masyarakat setempat untuk beribadah, apalagi menjelang Bulan Suci Ramadan.
 Menurut Ni Nyoman Antari, secara keseluruhan untuk puskesmas telah siap seperti sumber daya manusia (SDM) di mana para tenaga medis sudah terlatih melakukan pemeriksaan tersebut.
 Ketua Komisi D DPRK Jayapura Deli Lusyana Watak mengatakan dalam monitoring tersebut ia dan beberapa anggota komisi lainnya menemukan adanya proyek pembangunan laboratorium di SMA N 4 Jayapura yang dilaporkan telah 100 persen pembangunannya, namun kenyataan masih ada beberapa bagian tertentu yang belum selesai.
  Karena berdasarkan data yang ia dapat dari Dinas Kesehatan Kota Jayapura, kurang lebih sebanyak 731 pasien terduga TB di Kota Jayapura dengan 50 kasus notifikasi dan  42 pasien yang telah menjalankan pengobatan.
 Menurut Evert N Merauje, Pemkot Jayapura akan menghadapi berbagai persoalan dengan baik dan humanis, sama halnya dengan aksi palang yang terjadi di lokasi tersebut. "Muatan palang dari Suku Affar tadi sudah disampaikan, intinya berkaitan dengan kepemilikan lahan," ujar Plt Sekda setelah pemalangan dibuka.
 Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Jayapura, Rori Cony Huwae menjelaskan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap perusahaan untuk memastikan penerapan UMP ini. Menurut Rori, setelah UMP ditetapkan maka wajib hukumnya bagi perusahaan untuk menindaklanjuti regulasi tersebut.
“Kami harap wali kota dan wakil wali kota terpilih bisa melakukan pembenahan secara menyeluruh untuk aktivitas jual beli di Pasar Otonom, sehingga pedagang lebih tenang berjualan. Tidak seperti saat ini, di depan jalan. Jika musim hujan kami kehujanan, terkena polusi debu, dan menimbulkan resiko lainnya seperti macet," jelas Salim.
