Menurut Abisai Rollo, sebagian besar ASN Pemprov Papua berdomisili di Kota Jayapura, hal ini menjadi dasar perlu adanya intervensi pemerintah provinsi dalam membantu Pemkot Jayapura untuk menyelesaikan dua persoalan ini.
Menurutnya, di masa libur lebaran, apabila peserta berada di luar daerah tempat asalnya, peserta masih dapat mengakses di fasilitas kesehatan yang bukan tempat dirinya terdaftar. "Jika peserta dalam kondisi kegawatdaruratan medis, seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta," tegas Ghufron.
Sekwan Juliana tak hanya sekadar bersilaturahmi, tapi ia juga membawa beberapa bantuan berupa beras, Indomie, gula pasir, teh celup, minyak goreng dan telur. “Kegiatan ini biasanya kami lakukan rutin tiap tahun dalam momen ibadah puasa. Kami turun berbagi dengan teman-teman pesantren,” ungkap Juliana kepada awak media.
Dia mengatakan, data penerima manfaat yang ada sekarang memang perlu divalidasi kembali dan itu yang selalu dilakukan pihaknya selama ini. Verifikasi ini untuk memastikan penerima manfaat ini tepat sasaran, terutama untuk memastikan apakah ada yang sudah meninggal atau pindah domisili.
Ketua DPRK Jayapura, Theo Revelino B. Ajomi, menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk memastikan situasi kamtibmas di Kota Jayapura tetap kondusif selama bulan puasa dan Idul Fitri. "Kami harap melalui rapat koordinasi ini, situasi Kamtibmas di Kota Jayapura selama bulan puasa hingga Ramadan bisa berjalan lancar," ujar Revelino kepada wartawan.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Kejari Jayapura, Stanley Yos Bukara dengan Direktur PT AMJ, Entis Sutisna ini, disaksikan Wali Kota Jayapura, Abisai bersama Wakil Rustan Saru, Pj Bupati Jayapura, Samuel Siriwa dan juga pihak-pihak terkait lainnya, di Hotel Horizon Ultima Entrop
Terkait efisiensi anggaran, kata Abisai Rollo Pemkot akan membahas kembali jumlah penyertaan Modal yang akan dialokasikan ke PDAM. "Kalau setiap tahunnya Rp 4,5 miliar, memang agak berat setelah efisiensi anggaran, namun ini menyangkut kebutuhan masyarakat jadi, nanti kita perlu bicarakan lebih lanjut lagi," lanjutnya.
Menanggapi itu, Kepala SMK Negeri 3 Jayapura Fransiscus Tunggul Amarta, mengatakan bahwa sekolahnya sudah sejak lama menjalankan program tersebut. Namun partisipasi orang tua murid tetap berjalan untuk kebutuhan seragam sekolah
Kata Rustan Saru, tujuan dari program tersebut harus tepat sasaran baik dari penentuan harga barangnya dan juga teknis penyelenggaranya. "Khusus harga, harus betul-betul yang tepat agar layak disebut pasar murah. Selain itu juga teknis penyelenggaranya harus rapi agar tidak ada oknum-oknum yang justru memanfaatkan program ini," tegasnya.
Dia mengatakan, sejak diluncurkan sampai saat ini, animo masyarakat di wilayah keluarahan Hedam itu baru sekitar 26 orang. Padahal, pihaknya ditargetkan sekitar 90 persen dari jumlah penduduk di wilayah itu. "Kami ditargetkan 90 persen, tapi sampai saat ini baru 26 orang yang datang sejak diluncurkan itu," ujarnya.
