Kepala Dinas Perhubungan kota Jayapura, Justin Sitorus menjelaskan, sehubungan dengan kebijakan baru itu sejauh ini pihaknya terus membangun komunikasi yang Intens dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura.
  Dia mengatakan dua event itu sama-sama sama-sama ingin memberikan kontribusi terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di Kota Jayapura. Namun lebih daripada itu melalui kegiatan ini sebenarnya masyarakat terutama kaum muda bisa menyalurkan minat dan bakatnya dan itu bisa memberikan nilai tersendiri bagi mereka ke depannya.
  Kadang kala satu minggu hanya satu kali mengalir, bahkan sama sekali tidak mendapat aliran. Sehingga warga terpaksa harus membeli air menggunakan mobil tangki. Di satu sisi, meski aliran PDAM tidak stabil, namun warga tetap wajib membayar iuran bulanan.
  Sepintas dari ucapannya, mereka mengeluhkan kebijakan Pemkot Jayapura yang dinilai sangat merugikan mereka. Pasalnya setelah aktivitas penjualan difokuskan ke dalam pasar, mereka tidak lagi mendapatkan kunjungan pembeli, hingga merugi karena tidak ada penghasilan.
"Peristiwa ini bukti petunjuknya sangat menolong polisi untuk sesegera mungkin mengungkapkan pelakunya. Saya mengatakan bukti petunjuknya karena disekitar lokasi ini saya lihat kurang lebih sebanyak 17 CCTV," ujar Frits, kepada Wartawan.
Pelemparan bom molotov ini diduga dilakukan oleh dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Bom itu dilemparkan dari pinggir jalan dan membuat api berkobar. Api membakar bagian depan mobil Toyota Avanza dan Toyota Calya itu dan untungnya api akhirnya dipadamkan dua karyawan Jubi.
 Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Papua Elsye Rumbekwan mengatakan kinerja anggota DPRK menjadi tolak ukur kemajuan pembangunan Kota Jayapura sehingga perlu mendapatkan penguatan dalam wawasan dan pengetahuan mengenai tugas dan fungsi kedewanan.
  Namun dari kebanyakan peristiwa yang terjadi hanya sedikit orang yang mengadu atau melaporkan kejadian kekerasan yang menimpa dirinya ,sementara sebagian besarnya tidak melaporkannya.
  Ketua Panitia Yulius Karet, menjelaskan kegiatan itu sangat penting untuk dilakukan supaya ke depan para pelaku usaha terutama perusahaan-perusahaan mampu menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing perusahaannya.
 Ketiga OPD tersebut, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura. Setidaknya ada 10 pekerjaan atau proyek strategis yang diselenggarakan atau dikerjakan di tiga dinas tersebut. Karena itu pihak KPK RI telah melakukan pengawalan tetap terhadap proses dan tahapan pekerjaan 10 proyek strategis itu.
