Adapun di dalam SK tersebut mengatur bahwa untuk taksi online tarif untuk jarak 5 kilometer harus diangka Rp. 42.000, namun yang terjadi sampai saat ini driver Maxime masih memberlakukan tarif Rp. 22.000. Sistem inilah yang dianggap merugikan taksi konvensional. Karena tidak selaras dengan kualitas kendaraan. Sehingga masyarakat lebih dominan menggunakan taksi online dibandingkan angkot.
Untuk itu, Kapolresta meminta, setiap orang tua wajib memonitor setiap aktifitas anaknya agar tidak main meriam Spirtus atau meriam kaleng. Karena menurutnya langkah penindakan dari kepolisian lebih efektif jika didukung pula oleh para orang tua.
Kurangnya koordinasi dan sinergi dalam pembangunan, sering kali berdampak pada pemborosan anggaran dan kenyamanan masyarakat. Hal ini sering kali terlihat, seperti adanya galian pipa air yang memotong badan jalan, maupun pemasangan tiang listrik dan jaringan Telkom di ruas jalan yang sudah bagus.
Terkait dengan protes dan sorotan yang disampaikan oleh Max Abner yang mengatasnamakan lembaga MRP, sehubungan dengan tahapan seleksi anggota DPRK kota Jayapura, diakuinya terjadi dinamika yang luar biasa belakangan ini.
Max Abner mengatakan dalam proses perekrutan DPRK ditemukan banyak kejanggalan, namun ia tidak menyebutkan namanya secara detail. Seharusnya kata Max Abner dalam perekrutan DPRK itu harus melibatkan MRP sebagai lembaga representasi kultural dan keaslian orang asli Papua (OAP).
Sebelumnya Pemkot Jayapura telah mengumumkan ada sekitar 1200 nama tenaga kontrak dan tenaga honorer. Namun setelah diverifikasi kembali, jumlah itu tersisa 700-an tenaga kontrak dan tenaga honor yang siap mengikuti ujian CAT dalam waktu dekat ini. CAT atau Computer Assisted Test, ini dilakukan secara online menggunakan komputer sebagai media pelaksanaan dan penilaian
Dari pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang menjadi penegasan DPRD kepada KPU dan Bawaslu. Diantaranya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah Pemilukada kepada Pemerintah Kota Jayapura dan juga kepada DPRD Kota Jayapura. Dan pembagian alat peraga kampanye (APK) kepada masing-masing pasangan calon.
Plh. Sekda Kota Jayapura, Evert Meraudje mengapresiasi hal itu. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi pegawai maupun ASN yang beralasan tidak mengikuti apel wajib maupun apel gabungan.
Diakui, sesuai SK masa jabatan DPRD Kota Jayapura Periode 2019-2024 mestinya berakhir Senin kemarin, namun karena penundaan pelantikan tersebut, maka masa kerja akan disesuaikan dengan tanggal pelantikan DPRD terpilih.
Satu diantaranya adalah intake air di Siborgonji di Kotaraja yang hingga kini mengering. Dampaknya adalah kawasan-kawasan yang selama ini terlayani, seperti Tanah Hitam, Abepante, BTN Puskopad Kamkey, BTN Puskopat Lama dan Kampung Tiba tiba tidak bisa lagi terlayani maksimal seperti sebelumnya.
