"Kegiatan sudah selesai dan proses pembagian, karena ini bersumber dari ranah otonomi khusus masih sedang dalam proses, permintaan ke badan keuangan dan aset daerah. Semoga hari Jumat akan dilepas oleh pimpinan daerah ke tingkat provinsi, karena tanggal 3 itu sudah dimulai,"ujarnya.
 Ketua Tim Observasi Stasiun Geofisika Kelas l Jayapura Netty Yufita Baru mengungkapkan bahwa peralatan yang terpasang untuk mendeteksi terjadinya Tsunami ketika ada gempa di Kota Jayapura masih dalam kondisi layak beroperasi dan diaktifasikan sekali dalam sebulan dan kesiapsiagaan sesuai standar operasional prosedur (SOP) sirine tersebut.
Adapun Amar putusan itu dituangkan dalam Peraturan KPU Kota Jayapura nomor 198 Tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Jayapura dalam pemilu 2024.
  Keluhan ini kemudian dibahas dan dievaluasi dan menurut Jhony seharusnya biaya pendidikan di Jayapura bisa digratiskan. Hal tersebut bukan tanpa dasar, dimana Jhony menyebut APBD Kota Jayapura bisa menutupi semua biaya yang dikeluhkan tersebut.
 Pada kegiatan reses tersebut Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jayapura, Joni Y. Betaubun mengapresiasi management Hotel Aston Jayapura atas partisipasinya dan keaktifannya membayar pajak air bawah tanah.
  Sejauh ini kata Koibur, pihaknya belum menemukan adanya penyakit pada hewan kurban di sembilan kabupaten/kota di Papua. Kendati demikian, ia meminta para peternak untuk tetap menjaga kesehatan ternaknya.
Usulan Cagar budaya situs Gunung Srobu ini, beranjak dari hasil penelitian arkeologi di Situs Megalitik Srobu yang selama telah ini dilakukan. Terungkap beragam bentuk kehidupan manusia Papua masa akhir prasejarah, yaitu pada masa perundagian. Ketika itu, budaya megalitik sedang berkembang pesat di Nusantara termasuk Papua.
  Kapolsek Abepura, Kompol Komarul Huda mengaku sedikit kesulitan dan pihaknya memerlukan waktu untuk mendeteksi kasus tersebut. Pihaknya menduga, kasus pembuangan bayi ini bisa disebabkan karena factor ekonomi maupun hubungan terlarang atau akibat pergaulan bebas.
Meski begitu, ada juga program kerja yang ternyata belum berhasil diatasi secara tuntas, terutama pengentasan kemiskinan ekstrem dan masalah stunting di Kota Jayapura yang diakuinya masih cukup tinggi dan beberapa persoalan lainnya yang masih butuh penanganan oleh Pemkot Jayapura kedepan.
 Karena menurutnya penunjukan penjabat walikota bukan kewenangan legislatif, namun ada pada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga pihaknya tidak merasa kecewa atas putusan tersebut.
