Pemerintah Kota Jayapura diminta mengevaluasi menyeluruh terkait persoalan pendidikan di Jayapura terlebih momentum pendaftaran siswa baru. Pasalnya hampir setiap tahun ada saja masalah yang timbul. Mulai dari mahalnya biaya pendaftaran hingga zonasi yang hingga kini masih amburadul.
Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Frans Pekey, datang menemui langsung sejumlah masyarakat dan juga tenaga honorer Pemkot Jayapura itu, untuk memberikan penjelasan mengenai langkah dan upaya pemerintah kota Jayapura menyikapi permasalahan pengangkatan tenaga kontrak di Pemkot Jayapura itu.Â
  Untuk penanaman pohon ini dihadiri warga kelompok tani dari Kampung Koya Tengah dan kampung Koya Timur Distik Muara Tami. Emilia Pallora selaku Lurah Koya Timur mengapresiasi kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan penanaman pohon tersebut.
Petrus tidak tahu pasti, alasan apa sehingga keluarga membongkar makam tersebut tanpa persetujuan dari penjaga TPU atau pemerintah yang terkait. Tapi yang pasti, kata Petrus pihak keluarga beralasan bahwa ingin memindahkan Jenazah tersebut supaya dekat dengan keluarga.
Pemalangan terhadap Kantor Pemerintah Kota Jayapura ini dilakukan setelah pemerintah kota Jayapura kembali mengumumkan sebanyak 820 tenaga kontrak dan honorer yang lolos verifikasi dan validasi data untuk selanjutnya mereka mengikuti tahapan ujian dengan menggunakan sistem CAT.
  Adapun yang menjadi dasar permasalahan PPDB ini, karena perbandingan sekolah, antara jumlah sekolah SMA negeri dengan SMP di Japsel tidak berimbang. "Bayangkan SMP di Japsel ini banyak, kemudian SMA Negeri cuma satu, pastinya tidak imbang, apalagi masyarakat lebih mendominasi ingin sekolah negeri," kata Anton.
 Kepala BNN Provinsi Papua, Brigjen Pol Norman Widjajadi, S.I.K, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus bersinergi dengan semua stakeholder terutama penegak hukum untuk memerangi Narkotika di Provinsi Papua.
Ketua PPDB SLB N-1 Jayapura, Tirza Fien Gagola, MM, mengatakannya bahwa pendaftaran di sekolah tersebut tidak kalah jauh berbeda dengan sekolah reguler. Tetapi yang berbeda kata Tirza adalah ada beberapa persyaratan yang mungkin di sekolah umum tidak ada.
  Untuk itu, dia meminta kepala sekolah di Kota Jayapura supaya menjadikan hal ini sebagai catatan penting agar dapat melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kualitas di sekolah masing-masing. Inovasi yang dilakukan ini dapat mempengaruhi kualitas lembaga pendidikan, sehingga terjadi pemerataan terhadap mutu dan kualitas pendidikan itu.
Oleh karen itu, Pemerintah Kota Jayapura hanya memproses data-data yang benar valid, terutama mereka yang benar-benar terdaftar sebagai tenaga honorer dan kontrak di sejumlah kantor pemerintahan di Pemkot Jayapura.
