Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kota Jayapura Makzi Atanay di Jayapura, Rabu, mengatakan pengelolaan keuangan di 14 kampung saat ini belum memenuhi standar yang diharapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku, Theresia Naniek Widyaningsih menjelaskan, DJP sedang mengembangkan Coretax sebagai sistem administrasi baru yang akan menggantikan sistem administrasi yang ada saat ini yaitu SIDJP.
Diakuinya, hingga saat ini pihaknya masih dominan sediakan beras 50 kg, untuk beras Bulog dan karung kuning, karena permintaan eceran masih tinggi. "Kami juga sediakan beras SPHP tetapi tidak begitu banyak, karena permintaan eceran lebih besar dimana untuk harga eceran Rp 13 ribu/kg, sementara kemasan 5 kg Rp 65 ribu,’’terangnya.
Bagaimana tidak dengan dokumen dukungan kepada pasangan ini, tiba - tiba dimasa injury time dukungan justru berbalik arah. Tak hanya itu, dari beberapa kali pertemuan ABR - Hadir, logo partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu juga sudah ikut digabung berjejer dengan partai lainnya. Damun dari pencabutan dukungan ini alhasil tim koalisi perubahan harus bergerak cepat menata kembali dokumen dengan mengeluarkan semua yang berkaitan dengan Gerindra.
Dari mepetnya waktu pendaftaran ini juga terjadi kejutan - kejutan yang tak diduga. Yang cukup menarik adalah bergesernya dukungan Partai Gerindra. Yang sebelumnya mendukung Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi, tiba - tiba pagi kemarin bergabung dengan pasangan Abisai Rollo dan Rustan Saru.
 Kevin Imanuel Rumbino sebelumnya diketahui sebagai pelajar perwakilan Provinsi Papua yang menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024, di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus lalu. Sehingga menarik perhatian Cenderawasih Pos untuk mengulik pengalamannya selama bertugas di IKN ini.
  Sebagai pengganti, masyarakat diminta untuk mandiri mengecek status pemilih melalui website DPT Online. Jadi sebelum ke TPS atau mulai dari sekarang, masyarakat diminta untuk mengecek status pemilihnya di setiap Kelurahan/Kampung, di masing masing TPS, atau melalui website DPT Online.
  Dikatakan, dalam menjalankan program itu pihaknya menyiapkan benih dan pakan. Di mana program itu didanai melalui sumber dana otonomi khusus 2024. Karena itu program tersebut diprioritaskan untuk masyarakat adat yang ada di kampung-kampung yang melaksanakan kegiatan perikanan
 Suasana di sekitar kantor masih sepi. Mulai dari pintu gerbang, hingga pintu masuk ruangan pendaftaran terbentang karpet merah, sebagai tanda jalur pendaftaran bagi pasangan bakal calon.
Menurutnya, operasi yustisi tersebut diperintahkan langsung oleh Pj Walikota Jayapura sebagai upaya pemerintah untuk menertibkan masyarakat di kota Jayapura. Artinya setiap masyarakat kota Jayapura yang sudah berusia di atas 17 tahun harus memiliki KTP elektronik.