etua KPU Kota Jayapura, Oktovianus Injama menyampaikan bahwa pihaknya mendapat laporan jika saat ini sudah cukup banyak warga dari Negara tetangga PNG yang mulai berkeliaran di Kampung Moso, Distrik Muara Tami.
Kasat Lantas mengatakan silaturahmi ini merupakan bentuk kepedulian kepada rekan-rekan Polwan yang terkena musibah. "Kami juga memberikan tali asih dalam bentuk santunan kepada dua Polwan yang dikunjungi, yakni Briptu Afika Tasman dan Bripda Jolanda Ance Waisimon,” jelas Dian, Selasa (30/1).
Komando Distrik Militer (Kodim) 1701 Jayapura membawahi tiga daerah di Papua yakni Kabupaten Jayapura, Keerom dan Kota Jayapura dan diperkuat oleh 17 Koramil. Menurut Dandim Jayapura, selain Koramil terdapat juga Pos Ramil yang mendukung penguatan hukum teritorial di wilayah Koramil.
Itu dilakukan di Jalan Ampera Samping Toko Saudara 2 Kota Jayapura, Selasa (30/1) pagi. Kasat Narkoba Polresta Jayapura Kota AKP Irene Aronggear ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa barang bukti milik tersangka HP yang dimusnahkan berjumlah 1,3 Kg.
Kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga (KDRT) sering kali dianggap aib keluarga. Ironisnya perempuan dan anak yang sering menjadi korban, masih sulit untuk mendapatkan keadilan. Ujung-ujungnya, kasus kekerasan ini terus terbiar dan cenderung meningkat.
Dia mengatakan, saat ini Kota Jayapura dan sekitarnya sudah memasuki musim penghujan. Kemudian potensi tanah longsor, banjir bahkan abrasi seperti yang sudah terjadi di kawasan pantai wisata Holtekamp Kota Jayapura juga telah menjadi ancaman serius. Karena itu, pihaknya terus memberikan sosialisasi dan imbauan kepada warga di Kota Jayapura, supaya benar-benar memperhatikan soal ini.
Pihaknya mengaku, sejauh ini semua tahapan dan proses terkait dengan pengangkatan DPRK ini sudah dilakukan oleh Kesbangpol kota Jayapura. Termasuk sudah merancang Perwal, tentang daerah pengangkatan dengan jumlah kuota.
Adapun dasar penolakan gugatan tersebut oleh Majelis Hakim karena menganggap gugatan Pengguat cacar formil atau kurang pihak untuk diajukan sebagai penggugat pada objek sengketa atau objek perkara tersebut.
Pasalnya penimbunan yang dilakukan oleh H. Syamsunar di Hutan Manggorove itu didasari dengan alat bukti yang cukup. Dimana Syamsunar memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Tidak hanya penimbunan hutan bakau di Pantai Hamadi itu, kegiatan ini dilakukan atas rekomendasi langsung oleh BKSDA Provinsi Papua.
Pasalnya dari 21 nama yang sudah diverifikasi sesuai aturan, ternyata dilakukan pergantian sepihak dan hanya 3 orang yang diakomodir. Ia khawatir dari perubahan ini justru menimbulkan polemik saat pencoblosan nanti.
