Komisioner Kompolnas (Kompolnas) menyampaikan bahwa dalam setiap pengangkatan pejabat, Polri harus memperhatikan rekam jejak. Sehingga personel yang punya catatan persoalan hukum maupun etik tidak mendapatkan jabatan apa
"Kebanggaan kita sebagai negara yang paling demokratis di kawasan perlu disertai dengan tekad yang kuat dan bulat untuk menjamin kebebasan Pers di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan rencana Pemerintah Indonesia yang mengajukan diri kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB di tahun 2024", kata Poengky kemarin.
Hal ini menjawab tudingan ataupun framing terhadap Polri soal ketidaknetralan serta berpihak ke salah satu pasangan capres-cawapres di Pemilu 2024, yang dilakukan sejumlah pihak, tanpa berdasarkan data dan fakta yang valid.
