Dalam pertemuan tersebut, keluarga korban menyampaikan kronologi kejadian serta menyerahkan tuntutan tertulis agar Komnas HAM melakukan investigasi mendalam terhadap peristiwa yang mereka nilai sebagai pelanggaran HAM be
Menanggapi terkait dengan itu Kepala Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) wilayah Papua Frits Ramandey mengatakan mahasiswa adalah pihak yang bisa menjadi penyeimbang dalam demokrasi dan perubahan politik. Da
Frits menerangkan dalam materi tersebut selain pendekatan teoritis, yuridis yang dibahas tetapi juga ada studi-studi kasus dalam penanganan konflik. Studi kasus yang dimaksud yakni penanganan konflik, penyelesaian konfli
Ini untuk menumbuhkan kepercayaan publik bahwa siapapun yang salah akan diproses hukum dan semua informasinya bisa diakses publik. "Ini sebagai tindaklanjut dari pemantauan dua kasus penembahkan yang terjadi pada bulan S
Untuk kasus-kasus yang menonjol, Komnas HAM sedang merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dengan stakeholder terkait. Kata Frits, ada dua tindak lanjut. Pertama, tindak lanjut untuk ke lokasi. Kedua, mengumpulkan stake
Kepala Sekretariat Komnas HAM RI di Papua, Frits Ramandey menyebut, percuma presiden mengurus konflik yang terjadi di Palestina sementara ada konflik bersenjata di Papua, yang kerap menelan korban. ”Terlalu naif jika seo
”Ketika terjadi caos, maka polisi tidak bisa membiarkan begitu saja. Harus mengambil tindakan diskersi, masalahnya, dampak diskersi itu menjadi luas. Misalnya tembakan gas air mata untuk mendorong pendemo bubar, dan efek
Ini bukan kali pertama tenaga pengajar di daerah tersebut dibunuh. Sebelumnya, pada Maret Tahun 2025. Seorang tenaga pengajar meninggal dunia dan lainnya luka-luka akibat serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Di
Pigai menilai langkah Pemda Waropen mendorong Mubes sebagai bentuk keberpihakan pada pembangunan yang berakar pada kearifan lokal. “Nilai-nilai budaya dalam pembangunan daerah adalah langkah penting untuk menjadikan adat
”Ini semakin memperkuat bahwa siklus kekerasan yang selama ini terjadi di wilayah konflik dan wilayah rawan konflik, yang dipelihara oleh oknum-oknum anggota TNI yang bertugas di wilayah-wilayah tersebut,” ungkap Kepala
