Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua, Yosefina Fransina Way mengajak masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia pun menekankan pentingnya program in
Parahnya, banyak juga yang diduga sengaja dialihfungsikan untuk disewakan. Meski berstaitus barang milik negara, ada juga yang memalsukan plat nomor hanya untuk bisa menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari p
‘’Data yang ada pada sistem kami, untuk tahun 2024 kemarin, tercatat 10.384 kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor,’’ kata Kayafas Simbilap. Jumlah ini merupakan keseluruhan baik sepeda motor maupun mobil. B
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Dr. Hana Hikoyabi, menjelaskan bahwa pengadaan mobil dinas bukan hanya untuk Bupati dan Wakil Bupati saja, tetapi istri mereka yang menjabat sebagai pengurus PKK juga menda
Plt. Asisten III Setda Papua, Johana Rumbiak mengatakan, sebelum diterapkan ke umum. Maka Pemprov terlebih dahulu menerapkannya. “Kita mulai dari dalam, karena ASN harus jadi contoh untuk masyarakat. Kalau kendaraan d
Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala UPT pengujian KIR kendaraan yang berkantor di Waena Kota Jayapura, Yan D. Riky Tasik, mengatakan kendaraan yang banyak ditemukan tidak layak beroperasi terutama angkutan kota
Melihat maraknya pelanggaran lalulintas yang sering terjadi di Kabupaten Jayapura, akhirnya banyak menimbulkan kecelakaan lalu-lintas. "Sehingga kegiatan seperti ini harus terus dilakukan untuk menekan pelanggaran lalulintas dan kecelakaan lalu-lintas, " tambahnya.
Bagi Walikota, pengadaan kendaraan dinas ini bukan hal baru, namun sudah menjadi hal ya g seringkali dilakukan setiap pemimpin baru masuk. "Ini hal yang bisa, karena sebenarnya saya dan pak wakil juga ada kendaraan," ungkapnya.
"Sampai hari ini kami lihat hanya dua puluhan saja kendaraan yang masih membawa dan tidak memiliki SIM. Ada yang membawa dan tidak memiliki SIM kami parkir terpisah sehingga kami bisa monitor,” kata Kasat Lantas Polres Mimika, AKP Boby Pratama melalui sambungan telepon, Selasa sore. “Ada beberapa yang sudah usia 17 dan memiliki SIM kami izinkan untuk bawa kendaraan yang penting tetap pakai helm dan tanpa knalpot racing," lanjutnya.
Kata Marthen, penarikan kendaraan dinas tersebut guna mengamankan kembali aset daerah sesuai dengan peruntukannya. Marthen menyebut penarikan dimulai dari Perumahan Pemda SP2, Jalan Cenderawasih Poros SP3, dan di beberapa titik di wilayah Kota Timika. Dari penarikan itu, masih ada sekitar 5 kendaraan dinas yang menjadi target dari total 14 kendaraan dinas yang akan ditarik.
