Thursday, February 26, 2026
26.3 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

Kemendagri

Bupati: DPA Mimika Tunggu Registrasi Kemendagri

​“DPA sebenarnya sudah siap diserahkan, tetapi kami masih menunggu nomor registrasi dari Kemendagri. Kami sudah mengirimkan surat sejak lama,” ujar Johannes saat ditemui wartawan, Minggu 22 Februari 2026 di Kantor PCNU M

Selama Proses Penyelesaian Tapal Batas, Tak Ada Penerbangan ke Kapiraya

Bupati Mimika Johannes Rettob, kepada wartawan pada Minggu (15/2) membeberkan hasil rapat tersebut. “Jadi kami di kabupaten, kami minta kepada masyarakat kita tunjuk sendiri batasnya sampai di mana. Kemudian orang Dogiya

Kemendagri Perkuat Sinergi dengan Mahasiswa Papua–Melanesia di Bali

Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi antara pemerintah dan komunitas mahasiswa Papua serta Melanesia yang sedang menempuh studi di Bali. Dalam suasana hangat dan terbuka, berbagai aspirasi disampaikan oleh generasi mud

Pemprov Papua Pegunungan Serahkan Dokumen KUA PPAS dan RAPBD 2026 ke Kemendagri

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan sekaligus Ketua Tim Pengelola Anggaran Daerah (TPAD), Drs.Wasuok Demianus Siep, menyampaikan syukur atas terselesaikannya tahapan penyerahan dokumen tersebut kepada pemerintah

Dana Daerah Diingatkan Tak Boleh Mengendap

Tito menjelaskan, selisih sekitar Rp18 triliun antara data yang dirilis Kemenkeu dan Kemendagri bersifat wajar. Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) per Oktober 2025, dana simpanan Pemda tercatat Rp

Pemprov Papua Pegunungan Dapat Apresiasi dari Kemendagri

Ribka juga menekankan apa yang dilakukan Pemprov Papua Pegunungan ini perlu diapresiasi, sebab sejak awal tahun ini sempat tersendat -sendat untuk mendapatkan transfer anggaran dari pemerintah pusat karena ada beberapa p

Sengketa Tiga Pulau di Raja Ampat Difasilitasi Kemendagri

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Elisa menyusul insiden pembakaran lima unit rumah bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat oleh warga Desa Umiyal, Kecamatan Pulau Gebe, Halmahera Tengah, pada Sabtu (20/9), se

Dibolehkan Kunjungan ke Luar Negeri, Tapi Harus Sampaikan Izin Tertulis

Ketentuan ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana kepala daerah maupun wakil kepala daerah wajib mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri sebelum berangkat.

Pemerintah Pusat Ikut Awasi PSU di Papua

Pemerintah Pusat Ikut Awasi PSU di Papua

Pendataan OAP di Sarmi Lampaui Data Pusat

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sarmi, Ronaldy Irfak, mengungkapkan bahwa hingga saat ini jumlah penduduk Sarmi mencapai 45.084 jiwa. Dari total tersebut, jumlah OAP yang telah terdata sebanyak 35.227 jiwa.

Latest news

- Advertisement -spot_img