Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, saat ini pihaknya berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai pembangunan di wilayah tersebut. Terutama infrastruktur yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia juga mengaku jika masalah lain yang mempengaruhi tingginya Inflasi di daerah adanya beberapa permasalahn di kabupaten pemekeran seperti Lanny Jaya dan Tolikara sehingga banyak pengungsi dari daerah tersebut yang masuk ke Jayawijaya, sehingga ini menyebabkan permintaan pangan di Wamena tinggi sehingga harga barang juga meningkat.
"Kami minta eksekutif juga terbuka. Artinya, keterbukaan itu begini, ada hal-hal yang dievaluasi, ada hal-hal yang dikoreksi oleh Kemendagri, kita berharap eksekutif harus konsekuen dan gentle untuk supaya bisa menerima apa yang sudah dikoreksi oleh Kemendagri," tambahnya.
Dia mengatakan berdasarkan hasil konsultasi pihaknya kepada Kemendagri ada dua hal yang menjadi perhatian diantaranya Pertama, terkait tata tertib MRP dan Kedua, rencana perubahan peraturan pemerintah kepada Kemendagri.
Dia mengatakan yang datang ke Jayapura itu kemungkinan besar Wakil Menteri Dalam Negeri atau Dirjennya langsung. Dia menerangkan keterlibatan Kemendagri dalam menyelesaikan persoalan pengangkatan DPRK di Kota Jayapura itu terkait dengan penafsiran pasal-pasal dalam peraturan Gubernur Papua.
Seluruh proses pelaksanaan evaluasi kinerja penjabat kepala daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Terutama komitmen pemerintahannya dalam melaksanakan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Puncak.
"Setelah saya melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, menyarankan untuk segera menunjuk Plh, sambil nanti kita menunjuk Plt. Sekda yang akan melanjutkan. Karena itu, setelah ini kami rapat, Pak Evert Meraudje, sementara sebagai Plh Sekda. Ini memang kalau hierarki pemerintahan," kata Christian Sohila
Kemendagri mengapresiasi mengingat Thony baru menjabat selama 3 bulan pertama namun mampu menerjemahkan program nasional secara baik. Apresiasi tersebut lebih ditujukan terhadap program penanganan stunting, dan keamanan sehingga 10 program prioritas dari pemerintah pusat dapat diterapkan di Kabupaten Jayawijaya.
Dengan data yang akurat dan mutakhir, berbagai kebijakan dan program dapat dirancang dan diimplementasikan dengan lebih efektif, serta mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Selain itu, lanjut dia, ada lima hal utama dari Satu Data Kependudukan sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013, yakni pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
