Dia mengatakan yang datang ke Jayapura itu kemungkinan besar Wakil Menteri Dalam Negeri atau Dirjennya langsung. Dia menerangkan keterlibatan Kemendagri dalam menyelesaikan persoalan pengangkatan DPRK di Kota Jayapura itu terkait dengan penafsiran pasal-pasal dalam peraturan Gubernur Papua.
Seluruh proses pelaksanaan evaluasi kinerja penjabat kepala daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Terutama komitmen pemerintahannya dalam melaksanakan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Puncak.
"Setelah saya melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, menyarankan untuk segera menunjuk Plh, sambil nanti kita menunjuk Plt. Sekda yang akan melanjutkan. Karena itu, setelah ini kami rapat, Pak Evert Meraudje, sementara sebagai Plh Sekda. Ini memang kalau hierarki pemerintahan," kata Christian Sohila
Kemendagri mengapresiasi mengingat Thony baru menjabat selama 3 bulan pertama namun mampu menerjemahkan program nasional secara baik. Apresiasi tersebut lebih ditujukan terhadap program penanganan stunting, dan keamanan sehingga 10 program prioritas dari pemerintah pusat dapat diterapkan di Kabupaten Jayawijaya.
 Dengan data yang akurat dan mutakhir, berbagai kebijakan dan program dapat dirancang dan diimplementasikan dengan lebih efektif, serta mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Selain itu, lanjut dia, ada lima hal utama dari Satu Data Kependudukan sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013, yakni pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk mengharapkan Johhanes Rettob selaku Plt Bupati Mimika agar memastikan jalannya roda pemerintahan dan meneruskan program pemerintah yang telah ditetapkan di Tahun 2024 ini.
Ribka Haluk membeberkan gambaran mengeluruh tentang pencapaian, keberlanjutan dan potensi perbaikan yang akan memberikan dampak positif pada tingkat kepuasan masyarakat. Ia terus akan bekerja keras dalam mengangun fondasi pemerintahan yang baik di Provinsi Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).Â
  Tim Evaluator Itjen Kemendagri juga memberikan apresiasi kepada Pj Bupati Marthen Kogoya atas keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengendalikan inflasi daerah, dan menurunkan angka stunting.
Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur, mengatakan kehadiran Kemendagri untuk melakukan pemantauan dan fasilitasi tentang penyediaan anggaran Pilkada serentak tahun 2024. Sesuai ketentuan, Pilkada Serentak dijadwalkan berlangsung pada 27 November mendatang.
