Kemenag

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Pdt. Klemens Taran, S.Ag memantau langsung pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kementerian Agama tahun anggaran 2023, titik lokasi pelaksanaan Gedung Tarbiyah IAIN Fattahul Muluk Papua, Selasa (12/12).

"Memang ada proses yang sedang dijalani dalam penganggaran pembangunan Kantor Kemenag Kabupaten Jayapura yang dibakar,  anggarannya sudah ada, namun belum bisa disampaikan nilainya, tapi yang pasti tahun depan,"ungkapnya, Selasa (12/12) kemarin.

Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo dalam sambutanya mengatakan, pihaknya sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Kemenag Kabupaten Jayapura yang telah melakukan ibadah dan perayaan Natal setiap tahun di lokasi berbeda-beda,  sehingga kehadiran Kantor Kemenag Kabupaten Jayapura betul- betul untuk memberi pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Jayapura.

Pernikahan dini atau perkawinan anak di bawah umur kini menjadi masalah yang sangat serius, lantaran memiliki potensi merusak pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Usulan BPIH 2024 tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Komisi VIII DPR kemarin (13/11). Biaya itu merupakan akumulasi ongkos pelayanan haji di dalam maupun luar negeri.

Pertemuan yang berlangsung pada Senin (6/11), dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, dan membahas beberapa hal, termasuk peningkatan kuota haji untuk tahun 1445H/2024M.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Pdt. Klemens Taran, S.Ag mengungkapkan bahwa integrasi merdeka belajar dengan moderasi beragama adalah untuk menjaga kerukunan umat beragama serta menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Total ada sekitar 300 pemuda dari 23 organisasi pemuda keagamaan Buddha di DKI Jakarta dan sekitarnya. Mereka secara simbolis menandatangani Ikrar Pemuda Buddhis Indonesia yang terdiri dari lima butir. Diantara isi ikrarnya adalah berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang aman, tertib, lancar, damai, dan berkeadilan. 

Keterangan tersebut disampaikan Direktur Bina Haji dan Umrah Kemenag Arsad Hidayat dalam Mudzakarah Perhajian yang diselenggarakan Ditjen PHU Kemenag pada Selasa (24/10). Dia mengatakan Kemenkes dan Kemenag saat ini sedang menyusun kebijakan baru terkait istitha'ah atau kemampuan dari sisi kesehatan.

Menurut dia, tambahan kuota itu akan berdampak pada menurunnya antrean berangkat haji. Seperti diketahui, berdasar data Kementerian Agama (Kemenag), saat ini estimasi masa tunggu haji paling lama di Indonesia mencapai 47 tahun. Iya, nyaris setengah abad. Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, menjadi daerah dengan masa tunggu paling lama tersebut.