Kemenag

Serta memberikan informasi kepada wartawan bahwa asrama Haji Jayapura yang ada di Kotaraja tidak hanya digunakan untuk peserta calon jamaah haji maupun umat Muslim saja namun bisa digunakan untuk masyarakat lainnya karena secara fasilitas maupun sarana dan prasarana sudah masuk kategori hotel bintang tiga. 

   Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Pdt. Klemens Taran, S.Ag., menegaskan mendukung visi BPJPH untuk menjadi penyelenggara jaminan produk halal terkemuka di dunia.

  Rapat dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Papua yang diwakili Plh. Kabid Bimas Katolik Gabriel Klau Bria, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Subdit Bimas Katolik Kemenag RI Marini Tamba, Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan Bimas Katolik Kemenag RI Seven Simbolon. Para Penyuluh Agama PNS, PPPK dan Non PNS di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Papua serta perwakilan mitra kerja Penyuluh.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Pdt. Klemens Taran, S.Ag memantau langsung pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kementerian Agama tahun anggaran 2023, titik lokasi pelaksanaan Gedung Tarbiyah IAIN Fattahul Muluk Papua, Selasa (12/12).

"Memang ada proses yang sedang dijalani dalam penganggaran pembangunan Kantor Kemenag Kabupaten Jayapura yang dibakar,  anggarannya sudah ada, namun belum bisa disampaikan nilainya, tapi yang pasti tahun depan,"ungkapnya, Selasa (12/12) kemarin.

Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo dalam sambutanya mengatakan, pihaknya sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Kemenag Kabupaten Jayapura yang telah melakukan ibadah dan perayaan Natal setiap tahun di lokasi berbeda-beda,  sehingga kehadiran Kantor Kemenag Kabupaten Jayapura betul- betul untuk memberi pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Jayapura.

Pernikahan dini atau perkawinan anak di bawah umur kini menjadi masalah yang sangat serius, lantaran memiliki potensi merusak pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Usulan BPIH 2024 tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Komisi VIII DPR kemarin (13/11). Biaya itu merupakan akumulasi ongkos pelayanan haji di dalam maupun luar negeri.

Pertemuan yang berlangsung pada Senin (6/11), dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, dan membahas beberapa hal, termasuk peningkatan kuota haji untuk tahun 1445H/2024M.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Pdt. Klemens Taran, S.Ag mengungkapkan bahwa integrasi merdeka belajar dengan moderasi beragama adalah untuk menjaga kerukunan umat beragama serta menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara.