“Pertandingan politik sudah selesai, mari kita bangun Sarmi bersama. Masih ada satu tahapan lagi yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Siapapun pilihan masyarakat, itu adalah hak masing-masing,” kata Bupati
Apolo mengatakan bahwa selain pembangunan kantor gubernur, DPRP dan MRP Papua Selatan, pemerintah Provinsi Papua Selatan juga telah menyiapkan lahan untuk rencana pembangunan kantor OPD melalui penimbunan yang progres v
Menurutnya, kejadian serupa dikabarkan sudah terjadi berulang kali, terutama ketika pohon tumbang atau saat warga membersihkan lahan di sekitar kabel. Akibatnya, jaringan internet dan komunikasi ke sejumlah fasilitas pen
Plt. Asisten III Setda Papua, Johana Rumbiak mengatakan, sebelum diterapkan ke umum. Maka Pemprov terlebih dahulu menerapkannya. “Kita mulai dari dalam, karena ASN harus jadi contoh untuk masyarakat. Kalau kendaraan d
“Pemekaran Provinsi Papua Utara bukanlah hal yang tabu untuk dibahas. Kita di Saireri berhak mendapatkan provinsi sendiri, dan ini bukan untuk kepentingan tertentu, melainkan hak kita sebagai masyarakat. Kita harus belaj
Kapolres Dogiyai, Kompol Sarraju, menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan dari warga mengenai kebakaran tersebut, dan segera bergerak ke lokasi kejadian bersama jajaran Polres Dogiyai untuk melakukan pengamanan serta
Termasuk pungutan biaya ujian kepada siswanya itu juga harus ditiadakan juga. Selain itu ia juga mengingatkan agar sekolah tidak boleh menahan ijazah siswa hanya karena dia tidak mampu membayar.
Menurut laporan yang diterima pihak Kepolisian Sektor Mimika Baru (Polsek Miru) bahwa karena dibobol, seperangkat komputer di kantor Lurah Kebun Sirih tersebut yang terdiri dari monitor, CPU serta mesin printer raib.
Sebab menurut Ramses, setiap bulan pihaknya harus membayar tagihan listrik. Yang mana itu masuk dalam anggaran yang mengikat. “Bahkan, saya di ruangan sudah jarang menyalakan lampu,” ujarnya.
Tiga Tuntutan ASN dari Pemprov Papua Pegunungan yakni pertama segera mempercepat pelantikan pejabat Esalon III dan IV, kedua segera mendapatkan formasi CASN skor nilai SKD Standar Minimal, dan yang ketiga terkait adanya wacana pengurangan TPP sebesar 75 persen di Tolak oleh karena itu aktifitas pelayanan kantor, dinas, badan, biro dan bagian di tutup sampai ada jawaban dari pimpinan.
