Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menegaskan pemerintah sudah menyerahkan kasus ini kepada tim investigasi yang telah dibentuk dan sudah dilaporkan kepada kepolisian, dari informasi yang didapatkan saat i
Rustan menyampaikan bahwa sesuai arahan Wali Kota Jayapura, kepala kampung diberikan waktu dua hari untuk menempelkan laporan transparansi penggunaan dana desa tahap I dan tahap II di papan pengumuman kampung.
Ia juga menjelaskan kalau memang masih dalam kontrak itu masih berlaku masa pemeliharaan gedung kantor Bupati Jayawijaya khususnya masa perawatan maka kami akan meminta pihak ketiga untuk melakukan perbaikan setiap sisi
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim AKP. Sugarda Aditya Trenggono, S.Trk, MH membenarkan adanya laporan pengerusakan yang yang diajukan Pemkab Jayawijaya kepada Polres Jayawijaya. Pihaknya mulai menindaklanjuti kas
‘’Selama kegiatan pengamanan unjuk rasa Personel Polres Merauke yang terlibat berhasil mengamankan barang bukti yang digunakan massa saat melakukan pengerusakan plaza Telkom Merauke, diantaranya Batu,Kartafel, ban mobil,
Untungnya, kantor tidak terbakar namun kaca-kaca dari kantor tersebut berguguran akibat kena lemparan batu. Polisi yang diturunkan ke lapangan juga tak pelas dari amuk massa dimana salah satu anggota Polisi kena lemparan
Pihaknya menilai PT Telkom tidak serius melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja yaitu berkaca dari kejadian pada tahun-tahun sebelumnya, dengan membangun jaringan backup agar masyarakat pelanggan tidak dirugikan terus m
Menurutnya, Pemprov Papua Pegunungan pastikan telah menyelesaikan pembayaran lahan tersebut seluas 42 hektar, sehingga dengan lahan yang luas tersebut akan dibagi lagi untuk dihibahkan kepada instansi vertikal yang aman
"Hari ini kita sidak di beberapa kantor, dan khusus di kantor kelurahan Hedam dan puskesmasnya, ada beberapa titik bangunan tersebut sudah rusak dan memang harus diperbaiki," ujar Abisai Rollo usai sidak di Heram, Senin
Ini perkembangan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium (KPSH BM) dan kegiatan stabilisasi pasokan dan har